- AP Photo/Luca Bruno
VIVAnews - Salah satu menteri dalam kabinet di Italia, Roberto Calderoli, mengecam pesepakbola negaranya yang enggan membayar 'pajak solidartitas' sebesar lima hingga sepuluh persen. Kebijakan pajak ini baru diterapkan untuk para wajib pajak yang memiliki pemasukan besar.
Pesepakbola merupakan salah satu profesi yang dalam kategori 'berpemasukan besar'. "Saya selalu marah tiap kali melihat anak-anak manja ini bersikap," kata Calderoli seperti dilansir The Guardian, Kamis, 18 Agustus 2011.
Kecaman Calderoli ini ikut didukung oleh salah satu anggota Parlemen, Giorgio Merlo. Menurut Merlo posisi para pesepakbola saat ini 'sangat penuh skandal'. Namun, Persatuan Pesepakbola Italia (AIC) menepis tudingan menolak pembayaran pajak ini.
Menurut Damiano Tomassi, mantan pemain yang kini menjadi Presiden AIC, tidak ada satu pun pemain yang menolak kewajibannya membayar pajak. Memang sekarang AIC tengah melakukan ancaman mogok main, tapi itu karena menuntut isi kontrak yang lebih baik. "Masalah ini sudah sengaja dirancang," ujar Tomassi.
Masalah lain muncul karena kebanyakan pemain di Italia mewajibkan klub untuk membayar pajak mereka. Jika 'pajak solidaritas' diterapkan dan klub yang harus membayar, maka beban klub semakin besar. Sebagai contoh striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang pemasukan €9 juta (Rp109,7 miliar) per tahunnya. Maka Milan diwajibkan membayar pajak Ibra sebesar €800 ribu atau setara dengan Rp9,7 miliar.
Perhitungan ini membuat Wakil Presiden Adriano Galliani merasa geram."Ini bukan pajak pemasukan, tapi kontribusi sosial. Mereka (pesepakbola) bisa mogok seumur hidup mereka."
DPR Sebut UU Kementerian Negara Sudah Usang, Perlu Direvisi
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan revisi UU nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan zaman.
