BP Tapera Targetkan 13 Juta Peserta Dalam 5 Tahun

Presiden Joko Widodo saat meninjau rumah murah layak huni beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id

VIVA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, telah menyusun roadmap atau peta jalan implementasi guna merealisasikan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

img_title Mendagri Dorong Pemda Papua Pegunungan Laksanakan Program Perumahan Sesuai Aturan

Deputi Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro mengaku, pihaknya juga sudah menentukan target peserta iuran Tapera, dalam roadmap implementasi yang digagas pihaknya tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Eko bahkan memastikan, target tersebut telah sesuai dengan arahan dan persetujuan komite, dalam rencana strategis yang telah ditetapkan oleh BP Tapera.

img_title Duit Cepat Habis Meski Baru Gajian? Ini 5 Cara Mengatur Keuangan agar Tidak Boncos

"Dalam lima tahun periode pertama BP Tapera beroperasi sampai 2024 nanti, target kami adalah sekitar 13 juta peserta," kata Eko dalam telekonferensi, Jumat 5 Juni 2020.

Eko mengaku pede bahwa target 13 juta peserta itu akan bisa diraih pihaknya pada 2024 mendatang. Pada saat yang sama, diharapkan BP Tapera juga telah berkembang menjadi institusi yang kredibel dalam menjalankan tugasnya.

img_title UMR 2027 Diusulkan Naik hingga 9,5 Persen, Ini Kata Kemnaker

"Saat ini saja sudah ada sekitar 4,2 juta peserta eks Bapertarum-PNS, yang nantinya akan menjadi peserta awal program Tapera ini," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto memastikan, pada tahun 2020 hingga 2021 mendatang, BP Tapera akan berfokus dalam mengalihkan program Taperum-PNS ke NP tapera.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, secara operasional Tapera hingga tahun 2021 mendatang juga akan fokus melayani ASN, dan pengalihan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke BP Tapera.

"Pada 2022 hingga 2023, kita akan fokus pada perluasan kepersertaan kepada BUMN, BUMD, BUMDes, TNI, dan Polri, serta pengembangan layanan melalui aplikasi digital," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo

Pramono Bakal Bayar Gaji PJLP yang Sempat Terlambat: November Sudah Bisa Diterima

Gubernur Pramono memastikan pembayaran gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) segera diproses dan ditargetkan dapat diterima pada awal November 2026.

img_title
VIVA.co.id
30 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut