Isu Bocor Data Registrasi, Komisi I Bidik Kemendagri

Wakil Ketua Komisi I, Meutya Hafid
Sumber :
  • VIVA/Novina Putri Bestari

VIVA – Komisi I telah memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara beserta tiga penyelenggara operator, yaitu XL Axiata, Indosat, dan Telkomsel, Senin 19 Maret 2018. Pemanggilan itu, untuk mendalami proses registrasi prabayar.

Telkom Perkuat Keamanan

Setelahnya menggali keterangan dari operator, Komisi I siap mendengarkan keterangan Dukcapil sebagai pemilik data NIK dan KK warga Indonesia. 

"Hari ini kami menyusur operator selulernya. Nanti, kami akan menyusur dari Kementerian Dalam Negeri dari pihak Dukcapil seperti apa. Satu-satu, kami akan lihat masukan dan perbaikannya seperti apa," jelas Wakil Ketua Komisi I, Meutya Hafid, ditemui usai Rapat Kerja bersama Menkominfo dan tiga penyelenggara operator. 

Menerapkan Perlindungan Data Pribadi Bukan Tugas yang Mudah

Dia menjelaskan, pemanggilan Dukcapil untuk mencari, di mana letak permasalahan hingga terdapat isu kebocoran data. Komisi I akan memanggil Dirjen Dukcapil pekan depan. 

Dalam rapat kerja, Menkominfo dan tiga operator menjelaskan tidak ada kebocoran data pelanggan mereka masing-masing. Operator menegaskan, data berada di Dukcapil. Jadi, tidak akan ada kebocoran seperti yang berhembus selama ini.

Kolaborasi Menciptakan Inovasi Menyesuaikan UU Perlindungan Data Pribadi

Namun, menurut Meutya, terdapat beberapa indikasi adanya kebocoran data. Untuk itu, Komisi I perlu menyusuri semua proses registrasi prabayar satu persatu. 

"Saling mengatakan bahwa di tempatnya (operator) tidak ada kebocoran, semuanya mengatakan demikian. Ada masukkan datanya bocor, tidak bisa registrasi dan sudah ada yang pakai. Nah, supaya jelasnya kita perlu susur satu per satu," jelasnya. 

Dalam rapat kerja, Komisi I menyepakati untuk pembuatan Panja Perlindungan Data Pelanggan. Meutya menyatakan, kemungkinan akan mengangkat isu alur tanggung jawab atas kejadian registrasi prabayar ini. Selain itu, juga isu tentang rekomendasi untuk penyelenggaraan registrasi ke depannya. 

"Kalau saat ini, cenderung di sini bilang di Dukcapil, kami belum dengar Kementerian Dalam Negeri mungkin berbeda lagi. Supaya tidak saling lempar tanggung jawab harus jelas alurnya, jelas penanggung jawabnya siapa dari masing-masing. Itu salah satu yang mungkin menjadi isu yang dibahas Panja nanti," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya