- VIVA/Mitra Angelia
VIVA – Komisi I DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan perwakilan Facebook Indonesia pada Selasa 17 April 2018. Anggota Komisi I, Evita Nursanty, memperingatkan bahwa Facebook bisa diaudit jika tidak bisa jamin tak ada lagi penyalahgunaan data pengguna. .
"Jika tidak bisa memberikan jaminan itu sekarang maka kami akan mendorong penyelidikan atau audit karena kasus ini telah menghilangkan kepercayaan publik Indonesia terhadap Facebook," kata Evita dalam rapat tersebut di Jakarta.
Evita menyayangkan sikap perusahaan Facebook yang dinilai seperti menganggap remeh persoalan ini. Facebook menurutnya terkesan melemparkan kesalahannya kepada pihak Dr Alexander Kogan, akademisi di Cambridge University yang gunakan fitur Facebook login dan menyerahkan data pengguna Facebook ke Cambridge Analytica.
"Saya tidak bisa membayangkan kejadian yang sama (yang terjadi di Amerika Serikat) juga terjadi di negara lain dan tidak ada yang tahu. Jangan-jangan di Indonesia juga sudah pernah terjadi tapi tidak terungkap," ujar Evita.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengingatkan, tahun 2018 adalah tahun politik bagi Indonesia. Kemudian tahun 2019 juga katanya Indonesia akan menggelar Pemilihan Legislatif dan Presiden.
"Saya melihat Facebook tidak cukup membuat hal yang melindungi data pengguna. Ini sangat meresahkan kami di Indonesia," kata Evita.
Klaim Facebook
Sebelumnya, perwakilan Facebook Indonesia dalam pembukaan rapat mengungkapkan tidak ada kebocoran data dari sistem Facebook. Skandal bocornya data pengguna terungkap karena adanya pelanggaran kepercayaan mitra Facebook dalam hal ini akademisi Cambridge Analytica, Alexandr Kogen.
Facebook Indonesia menegaskan, mereka tidak menyimpan data pengguna perorangan maupun mengunduh data pengguna.
"Kami akan mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Cambridge Analityca. Kami melakukan investigasi terhadap aplikasi yang menggunakan Facebook sebagai login. Kami menjalankan tanggung jawab kami dengan serius, sebagaimana aplikasi ini bermisi sosial," kata Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hatari. (ren)
