- Pixabay/geralt
VIVA – Insiden keamanan siber yang terjadi sepanjang 2017 dinilai menjadi cermin bagi pemerintah. Insiden selama tahun ini menandakan pemerintah agar lebih serius memperhatikan isu keamanan siber.
Tercatat banyak peristiwa luar biasa keamanan siber terjadi di tanah air. Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordinator Center (Id-SIRTII/CC) mencatat sampai November 2017, Indonesia mendapat sebanyak 205.502.159 serangan.
Pada awal Februari 2017, publik tanah air dikagetkan dengan usaha peretasan situs KPU saat proses perhitungan suara Pilkada DKI putaran pertama. Tak kalah menghebohkan adalah peretasan pada website Telkomel dan Kejaksaan masing-masing terjadi pada Maret dan April 2017.
Serangan keamanan siber terjadi lagi pada Mei. Seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami serangan ransomware Wannacry. Selang beberapa bulan ransomware dengan model yang hampir sama bernama Nopetya juga ikut menyerang.
Mengingat banyaknya insiden itu, pakar keamanan siber Pratama Persadha menuturkan, salah satu yang patut dilihat adalah fenomena keamanan siber ini telah berdampak pada pengguna individu. Menurutnya pada titik ini peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat.
“Isu pornografi WhatsApp, pemblokiran Telegram dan juga registrasi SIM Card adalah bukti bahwa isu keamanan siber ini sudah menyentuh langsung individu masyarakat. Tinggal sekarang PR besarnya sejauh dan sedalam apa negara bisa masuk serta mengedukasi masyarakat. Karena tanpa keterlibatan dan kesadaran masyarakat, sulit menciptakan keamanan siber yang kuat dan paripurna,” jelas Chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini dalam keterangan tertulis, Rabu 27 Desember 2017.
Pada 2018, Pratama menuturkan, akan menjadi tahun yang sangat sibuk. Pilkada 2018 dan menjelang Pemilu 2019 dipastikan membuat situasi tanah air menghangat. Pemerintah bisa mengantisipasi dari awal dengan terus mengedukasi internet aman dan sehat.
“Pendekatan hukum pada para pelaku hatespeech memang harus terus dilakukan, namun bila tidak diimbangi dengan edukasi yang gencar akan sangat sulit mewujudkan suasana yang kondusif di media sosial dan internet pada umumnya,” jelas pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.
Pratama juga mengingatkan, situasi politik yang hangat bisa saja memantik saling retas antarkubu. Hal semacam ini harus serius dipikirkan oleh pemerintah bagaimana mengurangi resiko semacam ini.
Belum lagi ancaman ransomware semacam Wannacry yang kemungkinan besar hadir kembali di tahun 2018.
“Wannacry dan Nopetya hanya dua dari ribuan ransomware yang tercuri dari CIA. Kita tak pernah tahu kapan dan di mana ransomware lainnya akan mereka deploy. Persiapan terbaik adalah pemerintah menyusun standard operasional procedure menghadapi serangan ransomware ini, agar tidak cepat meluas ke infrastruktur strategis tanah air,” terangnya.
Pratama menjelaskan, bila Badan Siber dan Sandi Negara sudah efektif berjalan, seharusnya SOP menghadapi serangan ransomware seperti Wannacry bisa dengan mudah dilaksanakan dan disosialisasikan. Belum lagi serangan siber yang bisa langsung menginfeksi smartphone, juga harus menjadi perhatian serius.
“Ransomware yang akan masif menyerang ke depan diperkirakan juga sudah bisa menginfeksi smartphone Android, juga iOS pada iPhone. Dari bocoran Wikileaks bahkan malware semacam itu memang sudah dikembangkan oleh CIA, sehingga negara memang sudah sepatutnya waspada,” jelasnya.
Ancaman serangan pada individu memang diperkirakan akan terus naik tajam. Perkembangan teknologi membuat adopsi Internet of Things (IoT) semakin tinggi. Belum lagi penggunaan smartphone untuk transaksi, bisa dilihat dari gencarnya investasi di sektor ini, seperti investasi Jack Ma di Tokopedia. Semua perkembangan ini wajib diikuti dengan peningkatan keamanan siber di semua aspek.
