- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VIVA – Keberadaan Badan Siber dan Sandi Negara dinilai mensejajarkan Indonesia dengan negara lain dalam hal keamanan siber.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan, setelah terbentuk, BSSN segera menyerap pengetahuan-pengetahuan tentang keamanan siber yang sebelumnya dikumpulkan Desk Siber Kemenkopolhukam dari seluruh dunia.
Menurutnya, Indonesia kini menjadi salah satu negara yang benar-benar fokus terhadap isu keamanan siber dengan adanya BSSN.
Sebelumnya, keamanan siber menjadi tugas sejumlah lembaga negara seperti Kemenkopolhukam, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara, TNI dan Polri.
"Desk (Siber) ini sebelumnya sebagai penyangga atau jembatan yang menampung semua hasil kerja sama internasional dengan negara lain tentang kegiatan keamanan siber, Jadi, sekarang kita tidak ketinggalan," ujar Wiranto di Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Januari 2018.
Pembentukan BSSN mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017. Mantan Panglima ABRI itu menyampaikan, BSSN bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kementerian yang dipimpinnya.
"Koordinasi semua ke Presiden. TNI dan Polri (juga) ke Presiden. Tapi koordinasinya ada di Kemenkopolhukam," paparnya.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi, 3 Januari 2018.
Ia menilai BSSN sebagai lembaga yang dibutuhkan di era siber saat ini. "Badan ini sangat penting dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali," ungkap Jokowi.
