Wacana Fatwa Haram PUBG, MUI: Arahnya Bisa ke Penegakan Hukum

Game PUBG.
Sumber :
  • Instagram/@pubg

VIVA – Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan fatwa haram game PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG.

Pakar: Penambahan Kementerian yang Direncanakan Prabowo Harus Ubah Regulasi

Kabar lembaga ulama untuk memberikan keputusan soal PUBG soal terdengar sampai ke komunitas game di Indonesia.

Atas wacana fatwa haram MUI daerah tersebut, MUI Pusat menegaskan mereka akan mengkaji secara mendalam konten dan dampak yang ditimbulkan dari PUBG.

10 Pemain Timnas Indonesia di Game EA Sports FC 24, Ada Nathan Tjoe-A-On

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh menuturkan, MUI Pusat sudah berkomunikasi dengan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo untuk membahas perkara game PUBG ini.

Niam mengatakan, MUI Pusat akan mengundang pakar di bidang game online untuk memberi pandangan ahli. Selain itu, MUI Pusat juga akan mendengarkan keterangan dari ahli terkait.

Uang Haram Potong Insentif di Pemkab Sidoarjo Diserahkan Anak Buah Gus Muhdlor lewat Sopir

Selepas kajian mendalam ini, MUI Pusat akan menentukan solusi sebagai jawaban atas masalah game PUBG tersebut. 

"Nanti solusinya bisa fatwa atau yang lain. Bisa jadi, setelah kajian solusinya bukan berupa fatwa tapi penegakan hukum atau penguatan regulasi," ujarnya kepada VIVA, Kamis 21 Maret 2019. 

Soal regulasi, kata Niam, Kominfo menjadi badan yang lebih berwenang. Kementerian yang dipimpin Rudiantara ini, kata Niam, punya regulasi game online yang mana ada larangan konten berisi perjudian, pornografi dan kekerasan. 

"Yang jadi salah satu pertimbangan lain dalam game kekerasan seperti PUBG ini adalah dampak yang ditimbulkan," jelasnya.

Niam menutukan, dia sudah mengontak Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dampak buruk game PUBG ke anak-anak, yang terbanyak menjadi pengguna aplikasi ini. (dhi)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya