Praktisi IT Geregetan dengan Server KPU
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Praktisi teknologi informasi, M. James Falahudin mengaku geregetan dengan sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum. James mengungkapkan, komunitas teknologi informasi di Indonesia sudah sering memberikan banyak masukan ke lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.Â
"Salah satu kasusnya, saat mereka enggak mampu itu malah dia matikan. Nah sebetulnya sejak itu terjadi kita komunitas IT sudah menyuarakan ayo KPU lakukan audit," ujar James di Jakarta, Selasa malam 16 April 2019.Â
Audit itu bisa dilakukan seperti audit keamanan dan forensik. James menuturkan, tujuan audit itu supaya mengetahui alasan masalah pada server KPU.Â
Dia meyakini dari sisi teknologi informasi, sebenarnya kejadian seperti server down atau tumbang bisa diatasi oleh KPU. Alasannya dari segi finansial dan tool teknologi informasi sudah ada.Â
"Ini masalah niat atau ada hal lain. Harusnya KPU tidak sebodoh itulah. Kalau saya ngomong kasar KPU tidak sebodoh itu untuk IT-nya," ujarnya.Â
James mengatakan, orang yang membantu KPU merupakan pihak yang sangat mumpuni, salah satunya adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).Â
BSSN untuk membantu masalah teknologi informasi di KPU menurutnya masih agak sulit. James mengatakan, kewenangan lembaga itu masih sangat tanggung. Badan siber diberikan ruang lingkup kerja sangat besar untuk koordinasi mengenai keamanan siber. Namun tidak diberi kewenangan eksekusi secara langsung.Â
"BSSN paling bisa ngirim surat 'eh tolong dong diperiksa'. Jadi sayang banget," kata James. (ali)
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
