- Instagram/@abdd.eyez
VIVA – Media sosial Twitter melarang semua peredaran iklan politik secara global mulai 22 November 2019 mendatang. Hal ini disampaikan oleh CEO Twitter, Jack Dorsey dalam tweet-nya kemarin.
Dikutip dari situs The Verge, Kamis, 31 Oktober 2019, perubahan ini akan memengaruhi kandidat iklan dan mengeluarkan iklan dari platfom. Terlebih di Amerika Serikat akan diadakan pemilihan presiden.
Pelarangan tidak termasuk pada iklan yang mendorong masyarakat sebagai pemilih. Kebijakan secara keseluruhan akan dirilis pada 15 November 2019 mendatang.
"Beberapa orang mungkin berpendapat tindakan kita hari ini dapat menguntungkan petahana. Tapi kami telah menyaksikan banyak gerakan sosial mencapai skala besar tanpa iklan politik," katanya.
Keputusan perusahaan itu dibuat setelah Facebook tersandung masalah yang sama. Awal bulan ini, Joe Biden menulis surat ke Facebook, Twitter dan YouTube, meminta mereka menolak iklan politik yang salah atau menyesatkan.
Biden jadi saingan Donald Trump di pemilihan 2020, dan ia telah menjadi target iklan yang membuat klaim tidak berdasar, mengenai hubungan keluarga Biden dengan pemerintah Ukraina.
Twitter sebenarnya sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mencegah politisi membuat pernyataan palsu pada platform mereka, seperti akan menghilangkan tweet tokoh publik yang melanggar aturan. Tapi sayangnya aturan ini belum mereka terapkan.
Kemenag Bekali Pelatihan Guru dan Pengawasan RA untuk Cegah Stunting Melalui PAUD HI
Kemenag melalui Direktorat Guru dan Madrasah Ditjen Pendis meluncurkan program PAUD HI untuk mencegah stunting sejak dini.
