Hore! RUU Data Pribadi Siap Masuk Parlemen

Rapat Komisi I DPR dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sumber :
  • VIVA.co.id/Novina Putri Bestari

VIVA – Pemerintah berusaha mengirimkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP ke parlemen pada Desember 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan institusinya akan berusaha agar hal tersebut bisa terlaksana. 

img_title Pemilu Israel Makin Sengit, Netanyahu Butuh 4 Kursi Lagi untuk Kuasai Parlemen

"Kita usaha, at very best saya yakin itu bisa sudah siap kok," kata Johnny usai Rapat Kerja bersama Komisi I di DPR, Jakarta, Selasa 5 November 2019. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Penyerahan RUU PDP ke parlemen sempat tertunda sebelumnya, karena kementerian terkait mengembalikan draf ke Kominfo pada 14 Oktober 2019. Terdapat tujuh poin yang diberikan catatan dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung. 

img_title Pemerintah Siapkan 2.882 Kuota Mudik Gratis ke 10 Kota Sambut Nataru, Cek Daftarnya!

Menyoal adanya masalah itu, Johnny mengatakan pemerintah hanya akan menjalankan amanat dari Presiden. Johnny ingin aturan perlindungan data itu bisa diselesaikan pada 2020. Dia mendapatkan sinyal Komisi I, mitra kerja  Kominfo di DPR, juga memiliki keinginan yang sama. 

"Undang-undang itu penting dan kita punya semangat untuk menyelesaikan di tahun 2020," ujar dia.

img_title Antisipasi Puncak Arus Mudik Nataru, Pemerintah Siapkan Kebijakan WFA 3 Hari

Dia mengajak partisipasi masyarakat Indonesia dari awal RUU PDP ini. Menurutnya ini bisa membuat potensi agar aturan tersebut bisa diselesaikan tahun depan. 
 
"Semangat kan kita lihat tadi. DPR kali ini mempunyai semangat yang sama sejalan dengan pemerintah. Dan itu tentu akan bisa kita speeding up prosesnya," kata Johnny.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman

Dudung Tegaskan Pemerintah Hormati Kritik, tapi Ingatkan Peserta Demo soal Ini

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah menghormati aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
29 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut