- The Drive
VIVA – Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat (US Space Force) telah mendapat restu dari Presien Joe Biden. Menurut Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, pemerintahannya saat ini mendukung penuh keberadaan pasukan militer yang dibentuk era Presiden Donald Trump tersebut.
"Pentagon (Departemen Pertahanan) ingin memusatkan perhatian dan sumber daya yang lebih besar pada tantangan keamanan yang berkembang di luar angkasa," kata Psaki, seperti dikutip dari situs Space, Jumat, 5 Februari 2021.
Baca: Syahwat Amerika ke Bulan Harus Ditunda
Pemerintahan Presiden Joe Biden tidak akan meninjau kembali keputusan pembentukan Space Force yang dibentuk pada Desember 2019. Ia tidak memiliki kekuatan untuk membubarkan Space Force, meski dirinya ingin melakukannya karena sudah ditetapkan oleh Kongres, sehingga langkah selanjutnya hanya bisa diambil Kongres.
Pernyataan ini sudah menjawab pertanyaan banyak orang tentang proyeksi luar angkasa di bawah kepemimpinan Biden. Psaki juga berusaha memperbaiki citra Space Force yang sebelumnya dianggap tidak sopan.
"Kami menantikan kelanjutan kerja dari Space Force dan mengundang anggota tim untuk datang mengunjungi kami di ruang briefing kapan saja untuk berbagi update tentang pekerjaan penting mereka," ujarnya, melalui akun Twitter.
Sebenarnya tidak mengejutkan bahwa Psaki tidak memiliki banyak informasi dan ide mengenai angkatan luar angkasa itu. Karena, pemerintahan Joe Biden sedang menghadapi sejumlah masalah mendesak, terutama pandemi COVID-19. Jadi masalah luar angkasa bukan prioritas besar untuk saat ini.
Sebagai informasi, baru-baru ini Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA diam-diam menunda dua kontrak kendaraan berawak. Mereka memindahkan garis finish untuk mundur dua bulan dari targetnya ke Bulan pada 2024 yang sudah ditetapkan pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Dana yang mereka dapatkan dari Kongres AS tidak mencukupi untuk merealisasikan misi mereka untuk ke Bulan dalam waktu dekat. Pengeluaran yang disahkan Kongres AS untuk NASA hanya US$850 juta atau Rp12 triliun, jauh dari yang mereka minta, yaitu sebesar US$3,2 miliar atau mencapai Rp45 triliun.
