Menkominfo Cuma Bilang Begini ke Pinjol Ilegal

Ilustrasi fintech ilegal.
Sumber :
  • Dokumen Kominfo

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengapresiasi inisiatif berbagai kementerian dan lembaga untuk memberantas aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

img_title Kasus Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang, Menteri Pigai: Keadilan Harus dari Perspektif Korban

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi dalam meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjol ilegal serta memperkuat perlindungan konsumen," kata dia, dalam Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam rangka Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal secara virtual, Jumat, 20 Agustus 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Penandatangan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menkominfo Johnny G Plate, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

img_title Libur Nataru 2026-2027, Kemenhub Siapkan 8 Juta Kursi Pesawat dan Tambahan Penerbangan Ekstra

Johnny juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi finansial peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online yang tidak terlepas dari berbagai ancaman online seperti manipulasi korban, peretasan informasi melalui metode penyadapan, modus pelaku meminta korban melakukan transaksi ke rekening orang lain.

Ia mengaku sejauh ini Kominfo sudah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai ancaman online ini antara lain dengan membekali masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital dan melakukan putusan akses terhadap pinjaman online ilegal secara langsung maupun melalui App Store atau Play Store.

img_title Tak Cuma Ditertibkan, Dedi Mulyadi Punya Jurus Tak Biasa Berantas Tambang Ilegal

Sejak 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kominfo telah memutus akses atas 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundang-undangan termasuk platform pinjaman online tanpa izin atau ilegal.

"Kami tegaskan di sini, kami akan sangat tegas dan tidak ada kompromi terkait pelanggaran sektor finansial tersebut," tegas Johnny.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia mencatat, hingga Juni 2021 sudah ada sekitar 25,3 juta masyarakat terjangkau layanan peer to peer (P2P) lending fintech. Jumlah ini lebih banyak daripada Januari 2021 yang menjangkau 24,7 juta masyarakat.

Kominfo juga melakukan pengamanan data pribadi pengguna dan penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi, penerbitan klarifikasi terhadap hoax melalui kerja sama lintas pihak dengan kementerian dan lembaga terkait.

Anggota Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath.

DPR Ungkap Hal Penting dalam RUU Perampasan Aset: Uang Korban Harus Kembali ke Korban!

DPR menegaskan pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting dalam RUU Perampasan Aset.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut