- INSEAD Knowledge
VIVA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki transaksi hingga 12 ribu dokumen pajak per bulan. Oleh karena itu, sebagai bagian dari efisiensi maka dilakukan integrasi digital data perpajakan.
Integrasi tersebut merupakan konektivitas host-to-host antara platform ERP (enterprise resource planning) Wajib Pajak dengan server otoritas pajak. Dengan kata lain, sistem perpajakan KAI sudah terintegrasi secara real-time dengan server Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).
"Sebagai medium-sized company dengan aset Rp54,06 triliun, kami memiliki 12 ribu transaksi yang berkaitan dengan dokumen perpajakan. Ini bila dikerjakan tanpa integrasi digital akan membutuhkan banyak orang dan waktu," ungkap Corporate Deputy Director of Finance Consolidation PT KAI, Jagatsyah Aminullah, Kamis, 21 Oktober 2021.
Ia mengatakan jika KAI menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur buatan programmer dalam negeri (TelkomPajakku) untuk melakukan integrasi digital data perpajakan. Tarra e-Faktur telah mendapat lisensi resmi dari DJP sehingga mendapatkan jalur khusus ke server DJP Kemenkeu.
Bahkan, aplikasi ini mampu membuat, mencetak, dan mengirim puluhan ribu faktur pajak secara massal dan seketika (real-time) ke server DJP Kemenkeu. "Dengan integrasi digital data perpajakan, maka transaksional penerbitan invoice ketika dicatat ke pembukuan sudah relatated (menyambung) semua dengan sistem pajak," tutur Jagatsyah.
Dengan demikian, apabila nanti ada pembuktian dan pemeriksaan, maka tim DJP akan sangat mudah melakukan pengecekan. Aplikasi web-based tersebut juga mampu memantau sekaligus memperkirakan nilai pajak untuk satu bulan ke depan.
"Kami juga mampu melakukan mitigasi faktur pajak dari semua Daop (daerah operasi) secara otomatis, hingga mampu menganalisa potensi-potensi bisnis baru dari pusat hingga di daerah," jelasnya.
Melalui integrasi digital data perpajakan, sumber daya tim pajak KAI naik level dari sekadar input-admin menjadi analis pajak. Dengan begitu, tim pajak KAI bisa menghilangkan potensi cost of compliance maupun human error.
Tim pajak KAI juga mampu melihat potensi bisnis dan pendapatan baru dari data yang dianalisa.
"Dengan berbagai efisiensi ini, Alhamdulillah tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di KAI, dan kami jadi lebih siap menghadapi ketidakpastian dampak risiko akibat pandemi COVID-19," papar Jagatsyah.
Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus berupaya melakukan efisiensi untuk mengurangi beban kinerja keuangan perusahaan akibat ketidakpastian dampak pandemi COVID-19. Hasilnya, pada paruh pertama tahun ini, mereka berhasil mencatat kenaikan pendapatan senilai Rp7,46 triliun sekaligus memangkas rugi bersih.
Sri Mulyani Buka Suara soal Harga Sepatu Rp 10 Juta Kena Pajak Rp 31 Juta
Viral di media sosial seorang pria mengeluhkan dirinya dikenakan biaya bea masuk Rp 31 juta untuk harga sepatu Rp 10 juta.
