VIVAnews - Musibah bobolnya lebih dari 100 juta data konsumen yang dialami oleh Sony membuat raksasa elektronik Jepang itu babak belur diprotes banyak orang. Dalam keterangan terbarunya kepada kongres AS, eksekutif Sony Kazuo Hirai secara tidak langsung menyalahkan kelompok hacker Anonymous sebagai pihak yang berada di balik serangan terhadap jaringan PlayStation Networn (PSN).
Seperti dilansir dari situs Silicon Alley Insider, Hirai menjelaskan bahwa hacker menggunakan metode yang sangat rumit untuk menutupi jejak mereka, termasuk dalam menghapu catatan log files pada server, untuk menyembunyikan aktivitas mereka.
Selain itu, Hirai mengatakan, bahwa hacker meninggalkan sebuah file bernama 'Anonymous' dengan teks berbunyi "we are legion" yang merupakan salah satu motto Anonymous. Fakta tersebut menimbulkan tudingan bahwa seakan-akan kelompok hacker Anonymous adalah pihak yang menyerang jaringan PSN.
Sebelumnya, Anonymous memang sempat memproklamirkan perang terhadap Sony, sebagai salah satu langkah pembelaan mereka terhadap hacker George Hotz yang sempat digugat Sony karena mempublikasikan root key PS3, sehingga orang bisa memiliki root access terhadap konsol PS3 tanpa memerlukan media eksternal.
Namun, pada akhirnya Hotz berdamai dengan Sony, dan ketika jaringan PSN sempat down, Anonymous telah menegaskan bahwa bukan mereka yang melakukan serangan tersebut.
Menanggapi surat Hirai kepada kongres, Anonymous kembali menegaskan bantahan mereka. Dalam rilis resmi mereka, Anonymous mengatakan bahwa mereka adalah kelompok yang terdistribusi dan terdesentralisasi.
"Kepemimpinan kami tidak mengampuni pencurian kartu kredit," kata Anonymous, seperti dikutip dari situs VentureBeat.
Lebih lanjut, kata Anonymous, bila investigasi atas pencurian kartu kredit di Sony dilakukan secara jujur dan benar, maka seharusnya tidak akan dijumpai keterlibatan Anonymous. (kd)
Mendagri Wanti-wanti KPU Jaga Data Pemilih Pilkada 2024, Ada Ancaman Hukum kalau Bocor
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti KPU RI agar tak ada kebocoran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke pihak yang tidak berwenang.
