Menteri Tedjo: Badan Cyber Nasional Sudah Sangat Mendesak

- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan Indonesia sudah sangat membutuhkan badan siber nasional.

Tedjo mengatakan, serangan siber yang masuk ke Indonesia bila tak segera disikapi berpotensi merugikan kondisi perekonomian di Indonesia.

"Ini sudah sangat mendesak. Segera mungkin. Kondisi siber kita sudah sangat dibutuhkan. Jangan sampai ada kekosongan dalam penanganan serangan siber di Indonesia," ujar Tedjo dalam pembukaan Simposium Nasional Cybersecurity di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 3 Juni 2015.

Potensi kerugian akibat serangan siber, menurutnya, bisa dilihat dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Tedjo menyontohkan, serangan siber bisa menguras keuangan nasabah hingga bisa mengancam aktivitas penerbangan nasional.

"Kaitan dengan perekonomian itu pasti. Ini kalau menyerang ke bank bisa sedot tabungan orang. Kalau serang ke badan perhubungan, misalnya Dirjen Perhubungan Udara, ini akan sangat menganggu penerbangan," kata dia.

Tedjo menambahkan, motivasi untuk mendirikan sebuah badan siber juga tak lepas dari pengalaman sistem siber Indonesia yang diserang peretasa Australia beberapa waktu lalu. Untuk itu, selain memastikan berjalannya ekonomi, badan siber itu menurut Tedjo akan menjaga instansi penting negara.

"Ya itu salah satunya (kasus Australia). Kita tahu serangan akan kelihatan, bisa berbentuk orang dan negara. Instansi di ring 1 juga bisa blank karena datanya diambil," tuturnya.

Simposium tersebut sedianya dibuka oleh Presiden Joko Widodo, namun Jokowi berhalangan hadir karena menghadiri acara kenegaraan lain.

Simposium ini akan berlangsung selama dua hari sampai Kamis, 4 Juni 2015, dengan menghadirkan beberapa pejabat negara. Di antaranya Menkominfo, Wakil Menlu, Menteri Pertahanan, Kapolri.

Selain itu pada hari pertama juga akan hadir pembicara dari Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan serta Deputi Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal.