Grab Rombak Manajemen, Eks Orang Pemerintahan Jabat Posisi Juru Bicara
- VIVA.co.id / Agus Tri
VIVA – Aplikasi transportasi online, Grab, sedang merombak struktur manajemen. Setelah sebelumnya di Indonesia Ridzki Kramadibrata mengisi jabatan baru sebagai Presiden Grab Indonesia, hal serupa dialami oleh Brian Cu, yang awalnya sebagai Country Head kemudian menjadi Presiden Grab Filipina.
Mengutip situs Rappler, Senin, 4 Februari 2019, selain Cu, muncul nama Nicka Hosaka yang menjabat sebagai Public Affairs Manager Grab Filipina. Ia akan bekerjasama dengan Head of Public Affairs, Leo Gonzales.
Hosaka sebelumnya bekerja di Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha Filipina (Philippine Competition Commision/PCC) dengan jabatan terakhir kepala staf dan penasehat hukum periode April 2017 hingga Mei 2018. Sebelum bergabung dengan kompetitor Gojek, ia menjadi penasehat hukum e-commerce Shopee selama enam bulan.
Ada aturan untuk pekerja pemerintah tidak bisa bekerja di perusahaan swasta, kecuali mengundurkan diri selama satu tahun. Namun, menurut Komisaris PCC, Johannes Benjamin R. Bernabe, Hosaka tidak termasuk dalam aturan tersebut, dan tidak pernah berurusan dengan masalah Grab saat masih di PCC.
"Kode etik tidak berlaku untuk posisi Hosaka. Ia tidak pernah bekerja untuk kasus Grab, dan tidak pernah menjadi bagian dari tim yang melakukan peninjauan," kata Bernabe.
Selain itu, menurutnya, Hosaka mengundurkan diri sebelum PCC mereview komitmen sukarela yang dibuat dari Grab. Meski tidak tersangkut masalah Grab, Bernabe berharap Hosaka tidak menangani soal aksi merger dan akuisisi Grab dan Uber.
Sementara itu, Hosaka mengaku tidak ada kepentingan apapun ketika dirinya mengundurkan diri dari PCC. Ia juga menegaskan tidak terlibat dalam tim review masalah akusisi Grab dan Uber.
Sebelumnya, PCC harus meninjau kembali kesepakatan merger Grab dan Uber di Asia Tenggara pada akhir Maret 2018. Mereka ingin perusahaan bisa mengeluarkan harga yang bijak dan komitmen pelayanan berkualitas. (ann)
Luhut: Kepastian Hukum Jadi Prasyarat Pembentukan Family Office
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama investor sebelum menempatkan dananya di suatu negara.
