Marketplace yang Bisa Cegah Korupsi Ini Mulai Banyak DIlirik

Ilustrasi keranjang belanja di e-commerce.
Sumber :
  • acf.ua

VIVA – Belum lama ini, Pemprov Jabar mendapat Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Pencegahan Korupsi. Hal itu bisa terwujud, salah satunya karena menggunakan platform perdagangan elektronik untuk keperluan pengadaan barang dan jasa.

img_title Terseret Kasus Pemerasan dan TPPU, Eks Bupati Gowa Husniah Talenrang Akhirnya Dijebloskan ke Rutan

Sistem yang digunakan adalah Mbizmarket.co.id, yang juga dipakai oleh Pemprov Jawa Timur. Seluruh transaksi antara pembeli dan penjual dilakukan dan dicatat secara online, sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE) dapat mengamati dan melakukan audit transaksi setiap saat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kini, platform yang sama akan segera diterapkan juga oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kesepakatan ini merupakan terobosan  dan inovasi Pemkab Tabalong, untuk membuat mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kabupaten menjadi lebih baik, transparan serta akuntabel.

img_title Soal Luhut Usul Ubah Definisi Korupsi, Yusril: Tidak Bisa Sembarangan

Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Tabalong, Subhan, sistem belanja online akan dimulai pada April 2021.

Sementara, waktu di awal tahun depan akan difokuskan untuk pelatihan seluruh staf terkait proses belanja daring ini, dilanjutkan dengan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyedia barang.

img_title Denny JA: Kerugian Negara Jangan Jadi Inti Delik Korupsi

“Terkait pemanfaatan platform Mbizmarket.co.id di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong, kami tidak akan mengenakan biaya penggunaan platform e-marketplace,” ujar Chief Executive Officer Mbiz, Rizal Paramarta melalui keterangan resmi, dikutip Kamis 17 Desember 2020.

Sebagai informasi, Kabupaten Tabalong menjadi pionir di Kalimantan, karena merupakan kabupaten pertama di lingkungan pemerintah di Kalimantan yang menerapkan belanja daring di platform e-commerce B2B untuk pengadaan barang dan jasa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra

Dipanggil Prabowo ke Istana, Yusril Usul Under Invoicing Masuk Kategori Korupsi

Yusril menilai sejumlah perbuatan yang berpotensi merugikan perekonomian negara, seperti manipulasi pelaporan atau under invoicing perlu mendapat perhatian khusus.

img_title
VIVA.co.id
26 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut