Wikan: Skema Pemadanan Dukungan SMK PK Jawab Kebutuhan Industri

Ilustrasi pelajar SMK.
Sumber :
  • Daewoong

VIVA – Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto mengatakan skema baru sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan (SMK PK), yakni Pemadanan Dukungan dinilai mampu menjawab kebutuhan industri.

"SMK PK Skema Pemadanan Dukungan mengedepankan semangat kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha, melalui keselarasan yang dilaksanakan secara komprehensif bersama industri," ujarnya di Jakarta, Ahad (6/2).

Wikan menjelaskan Skema Pemadanan Dukungan memungkinkan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan industri untuk berinvestasi di SMK.

“Saat ini sudah cukup banyak industri yang menyadari dan memiliki suatu kepekaan, bahwa membangun bangsa ini tidak bisa dilakukan sendiri. SMK PK Skema Pemadanan Dukungan merupakan kerja bersama, gotong royong komprehensif,” katanya.

Pada program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan tersebut SMK, menurut dia, Kemendikbudristek dan industri sama-sama memiliki peran penting. Pertama, SMK harus mampu memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Kemendikbudristek sehingga hanya SMK yang sudah memasuki tahapan kematangan yang terpilih untuk mengikuti Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan.

Kemudian, ujar Wikan, Kemendikbudristek menganggarkan hingga Rp750 miliar untuk memadankan investasi dari industri sebesar 1:1 dan melakukan kurasi yang berpotensi untuk berkembang secara optimal sebagai calon pelaksana program.

“Sedangkan industri akan melakukan intervensi minimal meliputi penyelarasan kurikulum, penyediaan praktisi industri, dan penguatan sarana prasarana untuk teaching factory,” tutur Wikan.

Model kemitraan pelaksanaan program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan industri dalam hal pemenuhan talenta (talent pool) dan efisiensi produksi. Talent pool ini dapat dilakukan melalui pelatihan, project based learning, penyelarasan kurikulum, pemagangan serta upskilling dan reskilling guru kejuruan.

Dalam hal lini produksi, SMK PK dapat menjadi bagian dari penyuplai komponen industri sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi industri dalam pengeluaran operasional (operating expenditure) dan pengeluaran modal (capital expenditure). Selain kedua model tersebut, SMK PK Skema Pemadanan Dukungan juga dapat menjadi agenda tanggung jawab sosial industri dalam program corporate social responsibility (CSR).

“Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan ini kami harapkan sesuai dengan agenda daya saing industri. Program ini adalah program afirmatif bagi industri yang selama ini sudah berdedikasi atas kemajuan pendidikan vokasi," imbuh Wikan.

Melalui Program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan, Wikan berharap industri dapat melihat peluang dan kebermanfaatan yang dapat diperoleh dalam program prioritas ini. Bergabungnya industri dalam pengembangan SMK juga menjadi upaya pembangunan persepsi positif publik terhadap kinerja industri karena turut berperan pada sektor utama publik, yaitu pendidikan.

Wikan memaparkan, industri nantinya dapat memilih, mengecek, dan menentukan calon SMK PK mitra potensial yang sesuai dengan kebutuhannya melalui platform Kemendikbudristek. Industri akan menilai serta memberikan masukan pada rencana bisnis yang dibuat oleh SMK saat mendaftar. Setelah rencana bisnis disepakati, Kemendikbudristek meninjau proposal rencana bisnis bersama dengan industri dan SMK terkait. Ketika proposal disetujui, baru Kemendikbudristek akan memberikan pemadanan pada investasi yang diberikan industri.

Saat ini industri yang ingin bergabung sudah bisa melakukan pembuatan akun melalui laman pendaftaran sampai tanggal 12 Februari 2022. Setelah itu, industri akan menentukan pilihan calon SMK PK yang akan menjadi mitranya. (antara)
 

Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Ilustrasi harga tiket pesawat pendorong inflasi.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024