- jfklibrary.org
VIVA – Perjanjian New York yang dilaksanakan di Villa Huntland Middleburg, Virginia, Amerika Serikat pada 23 Maret 1962 berlangsung cukup alot dan memakan waktu. Bahasan utama dari perundingan ini adalah soal Papua bagian barat atau Irian Barat yang sampai pada saat itu masih menjadi sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat menempatkan diri menjadi mediator walaupun sebetulnya Negeri Paman Sam ini juga memiliki agenda sendiri yang tidak kalah besar.
Perjanjian ini dilaksanakan lantaran sebelum perjanjian ini ditandatangani, Indonesia mendesak supaya Papua yang yang masih dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Belanda untuk diserahkan. Pada akhirnya, tanggal 15 Agustus 1962, atau 59 tahun yang lalu, Perjanjian New York resmi ditandatangani. Inilah yang menjadi pintu masuk Amerika ke tanah Papua dan dasi sanalah Paman Sam akan bertahan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, berikut adalah ulasan mengenai Perjanjian New York secara lengkap dari berbagai sumber.
Mempersoalkan Irian Barat
Menyadur dari ejournal.unida.gontor.ac.id, Perjanjian New York yang dilaksanakan tahun 1962 menjadi salah satu perjanjian internasional yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan Belanda. Perjanjian tersebut membahas mengenai status dari West New Guinea (West Papua). Perjanjian ini secara umum berisi tentang keharusan Belanda dalam menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
UNTEA sendiri adalah sebuah badan pelaksana sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berada di bawah kekuasaan sekretaris Jenderal PBB saat itu yaitu U Thant. Selain itu, Perjanjian New York juga mengatur tentang penentuan pendapat masyarakat Papua Barat apakah tetap menjadi bagian dari Indonesia atau lebih memilih untuk memisahkan diri (Chauvel & Bhakti, 2004: 13).
Kehadiran Perjanjian New York ini memang tak bisa dilepaskan dari konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda. Saat Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan bahwa semua wilayah yang awalnya jadi wilayah kekuasaan Belanda menjadi wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat (Wijaya, 2018).
Sejak saat itu, Papua Barat jadi wilayah yang diperebutkan Indonesia dan Belanda dan bahkan dalam beberapa pertemuan di antara kedua negara itu di Konferensi Meja Bundar tahun 1949 tidak menemui titik tentang Papua Barat. Akan tetapi, kedua negara ini sepakat untuk untuk kembali membahas masalah tersebut di tahun berikutnya (Wijaya, 2018).
Indonesia kemudian melancarkan operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno dengan tiga perintah. Pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Papua Barat. Ketiga, bersiap untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan bangsa (Wenda, 2018).
Sampai 12 tahun berselang, persoalan ini tidak dibahas lagi. Hingga akhirnya, Amerika Serikat yang justru terkesan paling semangat membicarakan status kepemilikan Papua Barat mendesak pihak-pihak yang bersengketa di meja perjanjian. Bahkan, Amerika menawarkan diri sebagai penengah untuk membicarakan masalah tersebut.
Indonesia mengutus Adam Malik dan Belanda mengutus Dr. Jan Herman van Roijen. Diplomat AS, Ellsworth Bunke bertindak menjadi penengah. Inti perundingan ini adalah Belanda harus menyerahkan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963.
AS Mengincar Papua
Usai Kennedy tewas karena ditembak pada 22 November 1963, kebijakan pemerintah Amerika yang berada di bawah kepemimpinan Lyndon B. Johnson berubah. Salah satunya adalah mengurangi bantuan kepada Indonesia yang sebelumnya sudah disetujui Kennedy.
Dari pergantian kepemimpinan tersebut, Freeport secara perlahan masuk untuk menggerus kekayaan Papua seiring dengan tumbangnya rezim Soekarno dan diganti Soeharto. Dengan begitu, AS memiliki dua agenda besar untuk melancarkan kepentingannya di Irian Barat walaupun dari dua presiden yang berbeda.
Tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat akhirnya secara resmi diserahkan kepada pemerintah Indonesia dari Belanda lewat mediasi UNTEA. Walaupun terdengar suara yang akan mengancam karena orang-orang Papua tidak dilibatkan dalam Perjanjian New York tersebut.
Tindak-lanjut penyerahan tersebut adalah dengan dilaksanakannya Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Papua sekitar 6 pekan dari Juli sampai Agustus 1969 yang menghasilkan integrasi antara wilayah Irian Barat ke dalam NKRI. Hasil PEPERA ini memang tidak sepenuhnya disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.
Isi Perjanjian New York
Acara Peringatan 350 Tahun Perjanjian Breda di Kota New York, 23 April 2017.
- KJRI New York
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perjanjian New York dilaksanakan dalam rangka untuk menghentikan peperangan yang terjadi di antara Indonesia dengan Belanda dalam rangka membebaskan Irian Barat. Perjanjian ini ditandatangani oleh Subandrio yang menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia
Sementara pihak Belanda mengirimkan delegasi Van Royen dan Schuurman. Perjanjian New York ini disaksikan secara langsung oleh Sekjen PBB saat itu, U Thant dan Ellsworth Bunker di markas besar PBB. Berikut adalah Isi Perjanjian New York
1. Paling Lambat tanggal 1 Oktober 1962 Belanda sudah menyerahkan Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA).
2. Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga asal Indonesia, baik sipil atau militer bersama dengan putra-putri Irian Barat.
3. Tentara Belanda meninggalkan wilayah Irian Barat secara bertahap.
4. Pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat tetap berada di wilayah tersebut, tapi di bawah pemerintah sementara PBB.
5. Antara Irian Barat dengan daerah Indonesia yang lain berlaku lalu lintas bebas seperti pada daerah yang lain.
6. Sejak 31 Desember 1962, bendera Indonesia akan berkibar di samping bendera PBB.
7. Paling lambat tanggal 1 Mei 1963 UNTEA atas nama PBB akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
Sempat Dihentikan, AS Kirim Lagi Bantuan Militer ke Israel Senilai Rp 16 Triliun
Pemerintahan AS telah mengatakan pada anggota parlemen penting bahwa mereka akan mengirim paket baru berupa senjata dan amunisi senilai lebih dari US$ 1 miliar ke Israel.
