DPRD Jabar Temukan Penyalahgunaan SKTM di PPDB 2022

Ilustrasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau PPDB 2022
Sumber :
  • Humas Jabar

VIVA – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkap sejumlah temuan atau permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di daerah itu, salah satunya penyalahgunaan aturan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) oleh oknum tertentu.

img_title BNI Perkuat Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat Sejak Dini

"Kemudian jalur terakhir itu ada SKTM. Jadi mereka bisa masuk lewat surat keterangan tidak mampu. Tapi SKTM juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe ketika dihubungi melalui telepon di Bandung, Rabu (6/7).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Setelah dilakukan verifikasi, kata dia, ternyata ada orang tua siswa yang mampu secara ekonomi tetapi menggunakan SKTM dalam PPBD.

img_title Relawan Karhutla Banyak yang Gugur, Pemerintah Jamin Pendidikan Keluarga hingga Tuntas

Temuan lainnya, kata dia, masih ada oknum orang tua siswa menitipkan anaknya pada oknum pejabat, termasuk pada anggota dewan.

Politikus Partai Gerindra ini, mengatakan sejumlah anggota dewan yang tidak melakukan hal itu atau menolak permintaan orang tua siswa tersebut, malah kena getahnya yakni menjadi korban perundungan di media sosial.

img_title 3.778 Sekolah di Italia Terima Ancaman Bom

"Kemudian soal titipan saya kira ini memang tidak bisa lepas dari pada upaya-upaya dari orang tua menghubungi pejabat, seperti anggota dewan, supaya anaknya masuk ke sekolah yang mereka inginkan," kata dia.

Pihaknya sudah menekankan warga untuk memanfaatkan jalur yang sudah disediakan Dinas Pendidikan dalam PPDB, yakni jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi.

"Seharusnya mereka menggunakan jalur-jalur itu jangan kemudian ke anggota dewan minta surat itu kan kasihan anggota dewannya, di-'bully' (menjadi korban perundungan) terus. Kami ingin menegakkan PPDB berjalan dengan baik jangan sampai kami sendiri harus melanggar," katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Harris mengatakan masih ada penyimpangan dilakukan masyarakat demi menyekolahkan anak mereka ke tempat yang dianggap sekolah favorit, seperti memaksakan diri memasuki zonasi terdekat sekolah agar dapat diterima, padahal jarak rumah anak dengan sekolah yang sebenarnya puluhan kilometer.

"Pada era saat ini tidak ada lagi namanya sekolah favorit. Hal itu harus dihapuskan. Ada orang tua maunya di SMA 3, kalau begitu gini saja di Bandung kita namanya semua sekolah SMA 3 saja. Begitu ya jadi biar anggapan ini berhenti," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut