Buku PPKN Ditarik, CISA: Kemendikbudristek Perlu Libatkan KWI dan PGI
- tvOne/ Teguh Joko Sutrisno (Semarang)
VIVA Edukasi – Direktur Eksekutif Centre For Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan pentingnya keseriusan pemerintah khususnya Kemendikbudristek dalam mengantisipasi kekeliruan kurikulum dalam buku yang disajikan kepada siswa.
Meskipun telah ditarik dari peredaran, kata Herry, buku pelajaran tersebut sempat menuai protes keras dari sebagian kalangan masyarakat tentang konsep Trinitas bagi umat Katolik dan Kristen.
"Banyak menuai polemik buku PPKN kelas VII yang dirilis oleh Kemendikbudristek baru-baru ini. Ini kan isunya sensitif, mitigasinya kurang terukur. Idealnya dengan melibatkan stakeholders terkait seperti KWI dan PGI dalam menyusun buku ini maka polemik tersebut pasti tak akan membesar," kata Herry dalam keterangan tertulisnya, Senin 1 Agustus 2022.
"Saya kira Kemendikbud Ristek mesti serius. Partisipasi publik dari stakeholder terkait juga penting ikut serta dan aktif dalam memeriksa bahkan sejak penyusunan karena bukan tidak mungkin kesalahan ini bisa terjadi lagi," sambungnya.
Pengamat Sosial itu juga mendorong agar pemerintah melakukan investigasi kelayakan terhadap para penulis buku tersebut. Dia juga berharap agar polemik ini bisa tuntas dan tidak digiring dalam isu agama yang tendensius namun yang dibutuhkan saat ini adalah upaya pemerintah memberikan pemahaman dan pencerahan secara komprehensif ke publik.
"Perlu investigasi kelayakan para penulis dari kompetensi, kapasitas dan kapabilitas mereka oleh karena kesalahan fatal ini berimbas pada penafsiran minor di publik yang mungkin tidak langsung hilang begitu saja. Hal ini juga tak bisa digiring dalam konteks isu agama yang kurang bijak karena dugaan saya ini adalah murni kesalahan penulis. Maka saat ini dibutuhkan pemahaman yang jelas, transparan dan komprehensif," ucap Herry.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerima dan memperhatikan laporan masyarakat terkait konten di dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas VII yang tidak tepat.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo mengapresiasi laporan, koreksi, dan saran-saran perbaikan yang disampaikan masyarakat.
Pusat Perbukuan Kemendikbudristek segera memperbaiki sesuai masukan yang diterima dari berbagai pihak, khususnya mengenai penjelasan tentang Trinitas dalam agama Kristen Protestan dan Katolik.
Dalam proses melakukan perbaikan, Pusat Perbukuan akan melibatkan perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia.
Selain itu, Kemendikbudristek akan menarik dan mengganti buku yang saat ini beredar. "Buku versi elektronik yang beredar sudah kami tarik dan segera kami ganti dengan edisi revisi. Pencetakan versi lamanya sudah kami hentikan. Untuk pencetakan selanjutnya akan menggunakan edisi revisi," ujar Kepala BSKAP.
AP3Knl: Hilangnya Mapel PPKn di RUU Sisdiknas Suatu Kekeliruan
Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) menyebut hilangnya mata pelajaran PPKN dalam RUU Sisdiknas sebagai suatu kekliruan.
