Ikatan Alumni Pertanian UNS Bicara Soal Masa Depan Pangan Indonesia

Dina Hidayana, Ketua Umum IKATANI UNS 2023-2027
Dina Hidayana, Ketua Umum IKATANI UNS 2023-2027
Sumber :
  • Istimewa/VIVA

VIVA Edukasi – Dina Hidayana, Ketua Umum IKATANI UNS 2023-2027, Doktor Ilmu Pertahanan yang mengkaji keterkaitan pangan dan pertahanan negara menyampaikan bahwa sudah saatnya Indonesia berani menempatkan kebijakan pangan sebagai prioritas utama dan pertama dalam pembangunan nasional. Hal tersebut kembali diutarakan Dina dalam kesempatan Dies Natalis ke-47 Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, Musyawarah Nasional dan Reuni Fakultas Pertanian UNS, tanggal 18 Maret 2023. 

Bukan sekadar kepentingan merespons ancaman krisis pangan yang telah dilontarkan beberapa pihak belakangan ini yang melihat negara-negara yang menggantungkan kebutuhan pangan pada negara lain ditengarai akan mengalami krisis multidimensi, namun lebih dari itu Indonesia akan kehilangan jati diri sebagai negara agraris dan produsen pangan yang cukup disegani. “Negara eksportir yang telah bergeser menjadi salah satu importir (pangan) terbesar di dunia. Ini merupakan hal serius dan fundamental yang harus segera dibenahi sejak sekarang, tidak bisa ditunda lagi,” jelas Dina dalam keterangannya yang diterima VIVA, Jakarta, Senin (20/3).

Kementan memperkuat hilirisasi pertanian di kawasan food estate

Kementan memperkuat hilirisasi pertanian di kawasan food estate

Photo :
  • Kementan

Selaras dengan hasil riset disertasi Dina yang berjudul “Optimasi Kebijakan Sektor Pangan dalam Memperkokoh Sektor Pertahanan Negara” diketahui bahwa pangan bukan sekedar pelepas lapar dan dahaga, namun berfungsi geoekonomi dan geopolitik yang memperkuat pertahanan suatu negara dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. 

Dina, perempuan satu-satunya penerima beasiswa Doktoral Universitas Pertahanan RI TA 2020/2021 melalui teknik mixmethods, salah satunya Computable General Equilibrium (CGE) dibawah bimbingan Promotor Prof Purnomo Yusgiantoro menemukan proyeksi bencana krisis ekstrim domestik 32 tahunan yang akan kembali terulang di 2030, apabila Pemerintah tidak serius membenahi sektor pangan sejak sekarang.

Diketahui tahun 1966 masa pemerintahan Soekarno Indonesia mengalami hiperinflasi tertinggi sepanjang perjalanan Indonesia, yakni lebih dari 600%, kemudian tahun 1998 berulang krisis serupa meski tidak sebesar masa orde lama, yakni melampaui 70%. Melalui simulasi pesimis, jika sektor pangan mengalami degradasi sekitar 10% maka laju inflasi diprediksi akan mencapai 170% di tahun 2030 pada masa puncak bonus demografi.

Dina yang juga merupakan Ketua DEPINAS SOKSI sepakat bahwa pengabaian terhadap prioritas pangan domestik dan penguatan petani akan mendorong suatu negara pada ketergantungan akut pada negara atau bangsa lain, yang ini bukan saja akan merusak sendi ekonomi, namun tatanan struktural secara umum di semua sektor kehidupan. Pada akhirnya negara tidak akan pernah bisa mengklaim dirinya maju dan hebat, apabila tidak berdaya atas tata kelola pangan yang berbasiskan daya dukung dan kearifan lokal. Kekuatan sumber daya nasional harus menjadi tulang punggung utama dalam pergerakan kemajuan bangsa, sehingga kita benar-benar berdaulat atas kemerdekaan negeri ini 

Halaman Selanjutnya
img_title