Permasalahan PPDB Makin Ruwet, DPR Berikan 3 Solusi Ini

Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya mengalami permasalahan yang terus berulang. Hal ini membuat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf memberikan masukan perubahan mendasar untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengatasi persoalan PPDB.

img_title Dasco Beberkan Sejumlah Kewenangan UU Perampasan Aset: Bisa Sita Aset Pelaku Judi Online

“Tujuh tahun kita PPDB, formatnya masih sama. Itu kalau kata orang, ya tadi sebagaimana kawan-kawan sudah sampaikan, rasanya harus ada perubahan yang mendasar," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan jajaran Eselon I Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya tawarkan tiga opsi, tiga opsi ini mudah-mudahan bisa dilihat nanti di dalam pemerintahan berikutnya,” sambungnya.

img_title Soal Desakan Ijazah Anggota DPR Dibuka ke Publik, Doli: Enggak Usah Kita Perpanjang

Opsi pertama yakni, membangun sekolah baru. Opsi ini tentu akan memakan anggaran, namun menurutnya bisa memanfaatkan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Apabila disisipkan saja mungkin Rp50 triliun tiap tahun, maka dalam 10 tahun itu (Pembangunan sekolah baru) akan selesai. Jadi untuk membangun sekolah-sekolah baru, itu opsi pertama. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan aset dan sebagainya,” tuturnya.

img_title Komentar Menohok Puan saat Ditanya soal Gibran Singung Buat Kecewa PDIP

Kedua, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyepakati usulan anggota Komisi X lainnya mengenai pemberdayaan sekolah swasta dalam proses PPDB. Sehingga output lulusan sekolah dapat tertampung semua ke sekolah jenjang berikutnya.

Ilustrasi pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK

Photo :
  • ANTARA

“Intinya adalah output daripada SD semua tertampung di SMP, output daripada SMP semua tertampung di SMA. Mau itu sekolah negeri, mau itu sekolah swasta. Namun tentu butuh dukungan untuk swasta-swasta, ya gurunya, ya lab-nya, ya sarana-prasarana, ya biaya operasionalnya,” ucapnya

Dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung sekolah-sekolah swasta juga diperlukan. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat membantu anggaran sekolah swasta melalui transfer dana ke daerah juga.

Dengan memberdayakan sekolah swasta ini dapat mengatasi masalah sekolah swasta yang saat ini kekurangan siswa.

Kemudian opsi terakhir yakni merubah sistem PPDB.

“Opsi ketiga, saya pahit-pahit saja, mengubah PPDB. Judulnya nanti mau kembali ke NEM kek, mau kembali ke apa, silahkan. Tapi kalau sampai tidak berubah, terlalu. Karena ini bagaimanapun pemerintah ke depan harus punya komitmen yang sama,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019

Photo :
  • ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Baca artikel VIVA Edukasi menarik lainnya di tautan ini.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan arahan kepada sejumlah pejabat

Menhan Sjafrie dan DPR Siapkan Revisi UU Pertahanan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan DPR sekarang ini tengah membahas revisi UU Pertahanan Negara. Konsep defensif aktif menjadi salah satu materi yang disiapkan.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut