Rusia Menuju Tirai Besi Digital
- Engadget
Nah, Undang-Undang Internet Berdaulat ini bertujuan untuk mengarahkan lalu lintas web Rusia dan data melalui titik-titik yang dikendalikan oleh negara, Kominfo, dan untuk membangun DNS Nasional.
Ini yang akan mengakhiri ketergantungan Rusia terhadap sistem IT dari luar negeri, yang dikhawatirkan Rusia, bisa ditutup oleh pemerintah asing. Lantas, apa yang salah dari Rusia yang membangun jaringan internetnya sendiri?
Guru Besar Ilmu Komputer dari Universitas Surrey, Inggris, Alan Woodward, mengatakan jika arah kebijakan Rusia ini merupakan satu langkah dalam pemecahan internet.
Menurutnya, negara-negara otoriter yang ingin mengendalikan apa yang dilihat warga negaranya semakin mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Iran dan China.
"Ini berarti masyarakat tidak akan punya akses berdialog tentang apa yang terjadi di negaranya. Mereka akan diperangkap di dalam gelembung mereka sendiri," jelasnya.
Kebijakan ini, lanjut Woodward, membatasi titik yang pada itu jaringan internet Rusia terhubung dengan jaringan global, memberi pemerintah kendali lebih atas apa yang bisa diakses warga negaranya.
"Ini akan mendorong para ISP dan perusahaan telekomunikasi untuk mengatur jaringan internet di dalam perbatasan mereka sebagai intranet raksasa, seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar," papar dia.
Setiap negara menerima layanan web dari luar negeri lewat kabel bawah laut atau "nodus" (simpul), titik koneksi di mana data dikirim ke dan dari jaringan komunikasi negara lain. Nodus-nodus inilah, ungkap Woodward, perlu diblokir atau setidaknya diregulasi.
"Untuk melakukannya, maka pemerintah perlu bekerja sama dengan para ISP di dalam negeri. Ini akan lebih mudah bila hanya ada sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) yang terlibat. Semakin banyak jaringan dan koneksi dalam suatu negara, maka semakin sulit mengontrol aksesnya," tegasnya.
Kemudian, Rusia perlu menciptakan sistem alternatif, sehingga yang oleh beberapa orang disebut sebagai "Runet (Russian Internet) yang berdaulat", selain Tirai Besi Digital.
Pemerintah Perkuat Koordinasi Tangani Persoalan Kewarganegaraan WNI
Direktur Jenderal (Dirjen) AHU Kemenkum, Widodo, mengatakan, persoalan kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi.
