Gopay Masuk Sekolah, DPR yang Gelisah

Masyarakat Cashless (Sumber Foto: GoPay)
Sumber :

VIVA – Gopay masuk sekolah, DPR yang gelisah. Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menjelaskan soal Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) murid yang kini bisa dibayar melalui layanan Gopay.

img_title DPR Tak Setuju Siswa SMA/SMK di Jabar Kembali Bayar SPP, Minta Kemendikdasmen Turun Tangan

Menurutnya, penyampaian kepada publik penting mengingat latar belakang Nadiem yang merupakan pendiri sekaligus mantan petinggi Gojek, induk usaha Gopay. Ia tak ingin SPP menjadi isu yang tak sedap membayangi kinerja Nadiem Makarim.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut," kata Andreas kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020.

img_title Tak Berhak Jadi Mitra MBG, Yayasan Terafiliasi Dadan Hindayana Kini Disisir Kejagung

Ia sudah melihat jika dahulu perihal aplikasi Gojek akan masuk ke dunia pendidikan hanya sebatas guyon atau meme. Namun melihat fakta yang sudah terjadi, tentu ia pun berharap semua transaksi yang berputar di dunia pendidikan juga perlu terobosan.

"Meme tersebut kemudian menjadi kenyataan. Lantas, apakah ini salah? Masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral, bahwa Gopay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel," kata dia.

img_title Gibran 'Kultum' di Masjid Manggarai: Tebus Ijazah-Tak Bisa Bayar SPP, Datang ke Kantor Wapres

Tidak hanya SPP, ke depan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa dicoba menggunakan alat pembayaran digital. Selama ini, masalah-masalah yang terjadi seperti adanya kebocoran dan tidak tepat sasaran, selalu ada tiap tahunnya ketika kas negara keluar untuk meningkat kualitas pendidikan di Indonesia.

"Bukan tidak mungkin bisa dilakukan secara online, sehingga sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money tetapi bisa langsung menerima dalam bentuk barang sesuai dengan kebutuhan," kata dia.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka

Buntut Putusan MA soal Suket Gibran, PDIP Lontarkan Komentar Menohok

Buntut putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Kini membuat PDIP melalui Ketua DPP

img_title
VIVA.co.id
30 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut