Menkomdigi Umumkan 2 Kebijakan Penting

Menkomdigi Meutya Hafid.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

"Ini adalah pengumuman terkait kebijakan baru dari pemerintah mengenai pemanfaatan teknologi eSIM yang akan berkaitan dengan pemutakhiran data pelanggan layanan seluler di Indonesia," jelasnya.

img_title Meutya Hafid Bocorkan Data Konten Judol hingga Singung Aliran Dana

Meutya Hafid mengatakan meski belum semua operator seluler dapat mengadopsi eSIM, dan jumlah pelanggan yang bermigrasi masih terbatas, pemerintah mendorong percepatan adopsi teknologi ini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat terkait keamanan data, mengingat eSIM dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengurangi penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui verifikasi biometrik.

img_title Ramai Data Pribadi Menkomdigi Meutya Hafid diduga Bocor

"Kami terus melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat yang ponselnya sudah didukung teknologi eSIM untuk segera migrasi ke eSIM demi keamanan bersama," papar dia.

Pemanfaatan eSIM merupakan evolusi dari SIM fisik yang terintegrasi secara digital dalam perangkat, mendukung Internet of Things (IoT), serta meningkatkan efisiensi industri telekomunikasi nasional.

img_title Pemerintah Putus Akses 7.908 Loker Luar Negeri Fiktif, Tak Ada Celah untuk Penipu

Migrasi ke eSIM juga sejalan dengan tren global, di mana banyak negara telah lebih dulu menerapkan teknologi ini. Diproyeksikan, pada 2025, perangkat berbasis eSIM di dunia akan mencapai 3,4 miliar unit, sementara di Indonesia adopsi eSIM masih harus didukung oleh para operator seluler

"Kami mengapresiasi operator seluler yang telah mempersiapkan infrastruktur untuk migrasi eSIM, baik melalui layanan gerai maupun secara online. Karena sebelum kita keluarkan Permenkomdigi, ini merupakan hasil komunikasi yang cukup panjang beberapa kali dengan teman-teman dari operator seluler," ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi I KSP Heru kreshna Reza

67.185 Tahanan dan Warga Binaan Belum Punya NIK, Ini Dampaknya

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mencatat sebanyak 67.185 tahanan dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut