Berita Terbaru Nik

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis mengkritik keras kinerja Kominfo dan BSSN usai bocornya 6 juta data NIK dan NPWP, Kharis menyebut Kominfo dan BSSN tidak bekerja

Penerapan tiket KRL atau commuterline berbasis nomor induk kependudukan (NIK) akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat kelas menengah.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) heboh jadi perbincangan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

KPU DKI Jakarta menyatakan akan tetap mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan pasangan calon perseorangan di Pilkada Jakarta, Dharma-Kun

Dalam laporan itu, warga membawa beberapa barang bukti.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum segera menuntaskan permasalahan pencatutan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, di Pilkada Jakarta.

KPU DKI Jakarta telah melakukan verifikasi faktual.

Muncul dugaan bahwa NIK KTP warga Jakarta digunakan untuk mendukung Dharma-Kun dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Apakah NIK Anda dicatut sebagai pendukung salah satu calon?

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan menggunakan nomor yang sama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP telah resmi diberlakukan mulai Juli 2024.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini sudah mencapai 99,5 persen.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, DJP meggenjot lagi percepatan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan, NIK, menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak, NPWP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 670 ribu atau 0,9 persen Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dipadankan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 30 Juni 2024.