Wikimedia Akhirnya Tunduk sama Indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Fajar Ramadhan

Jakarta, VIVA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyebutkan bahwa Wikimedia Foundation akhirnya mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat setelah sebelumnya organisasi ini mendapatkan ultimatum.

img_title Menkomdigi Kunjungi Booth TelkomGroup di BTW 2026, Tinjau Peran NeutraDC bagi Kedaulatan Ekosistem AI Data Center

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan saat ini timnya telah mendampingi Wikimedia Foundation agar ketentuan mengenai pendaftaran PSE itu dapat dipenuhi dengan baik.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Untuk hari ini Wikimedia Foundation dengan tim dari Kemkomdigi sudah melakukan tahapan awal pendaftaran yaitu melakukan penyerahan berkas kepada Kemkomdigi untuk kemudian segera diselesaikan dalam waktu dekat," katanya di Jakarta, Selasa, 28 April 2026.

img_title Kepmen Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 Ramai Disorot, Konten Tertentu Wajib Takedown dalam 4 Jam

Wikimedia Foundation sebagai organisasi nirlaba diketahui memiliki beberapa platform digital yang beroperasi di Indonesia termasuk di antaranya adalah Wikipedia.

Namun, ternyata hingga akhir 2025, sebagai PSE mereka belum mengikuti ketentuan pendaftaran PSE lingkup privat. Perpanjangan waktu pendaftaran PSE telah diberikan pemerintah Indonesia lebih dari lima bulan. Akhirnya Pemerintah mengultimatum PSE itu di awal April 2026.

img_title Menkomdigi Buka Suara soal Ancaman Pemutusan Kabel Internet RI oleh Politisi Singapura

Setelah hal itu dilakukan, pemenuhan pendaftaran PSE lingkup privat akhirnya diputuskan oleh Wikimedia Foundation.

Langkah itu dilakukan setelah dialog konstruktif bersama tim Kemkomdigi dilaksanakan, baik secara daring dengan pihak platform di pusat operasionalnya di San Fransisco maupun dengan pertemuan langsung di Indonesia.

Aturan pendaftaran PSE lingkup privat kata Meutya merupakan aturan yang sudah berlaku sejak 2019 dan bukan sesuatu yang baru.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Maka dari itu Meutya menegaskan penerapannya berlaku bagi semua PSE tanpa membeda-bedakan cakupan platform tersebut global ataupun lokal sehingga memenuhi prinsip keadilan bagi semua PSE yang beroperasi di Indonesia.

"Kita tentu mengingatkan kembali bahwa ini dalam kerangka perlindungan dan ini berlaku sekali lagi untuk semua tidak boleh ada satu yang tidak. Karena tentu asas akuntabilitas, asas keadilan harus berlaku bagi semua," tegas Meutya.

Ilustrasi berita online

Kemkomdigi Jelaskan Aturan Penindakan Disinformasi, Kritik Masyarakat Tetap Dilindungi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan bahwa penindakan konten di ruang digital memiliki batasan yang diatur dalam Kepmen Komdigi No. 127 Tahun 2026

img_title
VIVA.co.id
2 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut