Pajak Digital Jadi Sorotan, Apa yang Perlu Dilakukan Konsumen?

Ilustrasi pajak.
Sumber :

Jakarta, VIVA - Pajak digital kembali menjadi perbincangan setelah muncul kabar bahwa pemerintah akan menerapkan pemungutan pajak pada 9 November 2026. Isu ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama pengguna internet yang rutin membeli layanan digital, melakukan pembayaran daring, atau mengirim uang melalui aplikasi. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pajak baru dan tidak berarti seluruh transaksi otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

img_title Melihat Perkembangan Dompet Digital Saat Ini, Akankah Teknologi Ini Menjadi Andalan!

Sorotan utamanya adalah mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Karena itu, masyarakat perlu membedakan pembelian produk digital dari luar negeri dengan aktivitas keuangan sehari-hari, seperti transfer uang kepada keluarga atau teman.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bukan Pajak Baru yang Menyasar Semua Transaksi

img_title Makin Banyak Pilihan Investasi Digital, Apa yang Harus Diperiksa Sebelum Memilih Platform?

DJP, dikutip VIVA Rabu, (04/11/2026) menjelaskan bahwa sistem yang menjadi perhatian adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Mekanisme ini digunakan untuk membantu pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri di Indonesia, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam penjelasan resminya pada 2 November 2026, DJP menegaskan SPP-TDLN tidak menciptakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem tersebut melengkapi mekanisme pemungutan PPN melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), terutama untuk transaksi yang belum dipungut melalui mekanisme PMSE.

img_title Tren Konsumen Berubah, Industri Keuangan Hadapi Tuntutan Baru di Era Digital

Artinya, kabar bahwa setiap transaksi internet akan terkena pajak perlu dipahami secara hati-hati. Pemungutan hanya dilakukan terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN, bukan seluruh aktivitas pembayaran yang berlangsung secara daring.

Bagaimana Dampaknya terhadap Transaksi Kecil?

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Bagi pengguna internet, dampak kebijakan ini berkaitan dengan pembelian atau pemanfaatan produk dan layanan digital dari penyedia luar negeri. Contohnya dapat berupa langganan layanan digital, pembelian perangkat lunak, layanan komputasi awan, maupun produk digital lain yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Transaksi bernilai kecil tidak otomatis terbebas atau langsung dikenai PPN hanya karena nominalnya rendah. Penentuan kewajiban pajak tetap bergantung pada jenis transaksi, asal barang atau jasa digital, serta ketentuan yang mengaturnya. Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menyimpulkan bahwa setiap pembelian murah melalui internet akan mendapat tambahan pajak baru.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut