Operator Seluler Tidak Perlu 'Ngoyo' Gelar 5G
- ANTARA/HO/Pexels
Menurut Agung, untuk dapat melihat video streaming atau melakukan video call, masyarakat cukup membutuhkan kecepatan internet 3 Mbps. Rata-rata kecepatan unduh 4G di Indonesia sudah mencapai 50 Mbps.
"Jadi, kecepatan 4G sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Apalagi, layanan 4G sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Untuk masyarakat umum, apa fungsinya 5G? Apakah layanan 5G sudah dibutuhkan oleh masyarakat? Jangan sampai operator kita disetir oleh vendor perangkat telekomunikasi," terang Agung.
Menurutnya, sampai saat ini proses bisnis (business use case) layanan 5G di Indonesia belum kokoh. Belum banyak industri yang membutuhkan layanan internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah. Implementasi 5G di Indonesia baru digunakan untuk layanan pertambangan. Masyarakat umum belum membutuhkan layanan 5G.
Agung menilai, penggelaran jaringan 5G di Indonesia seharusnya difokuskan pada wilayah yang memang sangat membutuhkan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah. Ia pun menduga operator yang agresif menggelar 5G di berbagai daerah hanya untuk etalase saja, tanpa mempertimbangkan pengembalian nilai investasi.
"Saya menilai kebutuhan akan layanan 5G tidak eksponensial. Apalagi, perangkat 5G masih sangat mahal. Modem 5G berada di kisaran Rp3 juta. Agar terjangkau, salah satu operator memberikan subsidi harga modem 5G agar masyarakat dapat menikmatinya. Seharusnya, penggelaran 5G itu rasional dengan kebutuhan masyarakat dan pengembalian investasi operator seluler. Jika tidak rasional, operator seluler seharusnya tidak perlu 'ngoyo' menggelar layanan 5G. Karena berpotensi membebani keuangan operator seluler," tutur Agung.