- Antara/ Ari Bowo Sucipto
VIVA.co.id – Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dana darurat anak atau UNICEF menyebut, imunisasi campak dan rubella di Indonesia masih cukup rendah dibanding sejumlah negara di Asia. Program imunisasi Indonesia bahkan masih di bawah negara-negara seperti Thailand dan Maladewa.
Immunization Specialist UNICEF Indonesia, Dr. Kenny Peetosutan, menyebut, berdasarkan survei terakhir program imunisasi campak dan rubella, Indonesia berada di kisaran 80-82 persen. Sementara itu, persentase negara lain di Asia sudah banyak yang di atas Indonesia.
"Banyak negara lain yang di atas itu, terutama negara yang sudah maju. Utamanya yang sistem infrastrukturnya sudah lebih mapan. Di Asia ada Thailand, Maladewa, Bangladesh itu lumayan bagus," kata Kenny usai diskusi media terkait imunisasi campak dan rubella di Semarang, Jumat, 15 September 2017.
Menurut Kenny, banyak faktor yang menjadi alasan Indonesia masih berada di level bawah dari negara lain di Asia. Salah satunya karena Indonesia memiliki penduduknya besar, sedangkan negara-negara lain di Asia lebih kecil.
"Seperti Maladewa kan kecil dan tantangannya berbeda-beda. Indonesia ada daerah tertentu yang sulit terjangkau. Jadi kalau rata-ratanya 82 persen itu rata-rata Indonesia. Dan mungkin di Jawa karena relatif infrastrukturnya lebih baik, maka cakupan di atas itu," ujar dia.
Namun, Kenny menilai program imunisasi Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Apalagi Indonesia memiliki tantangan beragam terkait program imunisasi.
"Paling sulit jika harus mencapai target 80-95 persen karena tantangan yang dihadapi di masyarakat akan lebih besar," ujar dia.
Tantangan besar lain untuk optimalisasi program campak dan rubella ini, menurut Kenny, khususnya di daerah-daerah luar Jawa. Ia mencatat daerah yang imunisasinya rendah yakni Papua, daerah kepulauan seperti Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, serta Aceh.
Faktor penting yang menghambat program di wilayah itu yakni infrastruktur, kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya imunisasi, tenaga kesehatan yang sering berganti, dan tidak ada kesinambungan program. Selain itu, kebijakan pemerintah tidak tersosialisasi dengan baik serta pemahaman masyarakat yang benar mengenai imunisasi juga masih belum tersampaikan dengan baik.
"Infrastruktur itu seperti akses masyarakat datang ke Posyandu. Katakanlah Papua, harus ada pemahaman dari masyarakat untuk mau datang, enggak hanya mengandalkan petugasnya. Ini saya kira yang harus diselesaikan," katanya.
