- Pixabay/ joffi
VIVA – Aksi bersama cegah stunting yang melibatkan pemerintah pusat, daerah serta lembaga masyarakat dan pihak swasta, berhasil menurunkan angka stunting pada sejumlah daerah di Indonesia.
Keberhasilan kerja sama lintas sektoral ini terlihat dari penurunan persentase angka kasus stunting di beberapa daerah, di antaranya di kabupaten Tulungagung, Kotawaringin Timur, Magetan dan Kudus.
Direktur Executive Habibie Institue for Public Policy and Government (HIPPG), Dr. drg Widya Leksmanawati, SpOrt., MM, menyampaikan, program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS) pada enam bulan pertama akan memberikan beberapa sumber protein hewani, seperti yang telah dilakukan di Pandeglang, yaitu mengutamakan susu berkalori tinggi dan telur.
"Nantinya, keberhasilan dari pilot project yang berlokasi di 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia," ujarnya saat seminar online 'Aksi Bersama Cegah Stunting Melalui Kebijakan Dan Mekanisme Penggunaan Anggaran Daerah Dan Desa Di 14 Kabupaten, yang digelar belum lama ini.
Ilustrasi stunting
- Direktorat P2PTM Kemenkes
Secara terperinci, Widya mengungkapkan, saat ini terdapat 8 provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.
"Dari 8 provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori stunting. Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi pilot project," kata dia.
Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Budiono Subambang, MPM, berharap, program Aksi Cegah Stunting ini dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting.
"Di antara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial," imbuhnya.
Gerakan Nasional Indonesia Bebas Stunting 2030
- istimewa
Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa, Dr. Paudah, M. Si, menegaskan, pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak.
"Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya,” tambah Paudah.
Sementara Gatut Sunu Wibowo, SE, Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, memaparkan, Kabupaten Tulungagung telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain.
Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga mengalami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.
Ilustrasi pemeriksaan stunting
- ANTARA FOTO/Rahmad
“Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52 persen pada Januari 2022 turun menjadi 4 persen. Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk," paparnya.
Gatut lebih lanjut memaparkan, jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, 4 balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan.
Senada dengan Gatut Sunu, Sutimin, Plt. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengungkapkan, pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Timur melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk kelompok masyarakat peduli stunting.
