- Istimewa
VIVA Travel – Pemerintah menetapkan wisata kesehatan sebagai program prioritas strategis nasional. Sejalan dengan itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengukuhkan Malang Health Tourism sebagai kawasan layanan kesehatan prima di Jawa Timur pada Minggu, 16 April 2023.
Malang Health Tourism adalah perpaduan layanan industri kesehatan dan pariwisata. Malang Raya dinilai memiliki potensi itu di Jawa Timur. Yuk, scroll untuk informasi selengkapnya.
Sandiaga Uno mengungkapkan, data dari Kementerian Kesehatan pada 2021 uang sebesar Rp161 triliun mengalir ke luar negeri untuk mendapat layanan kesehatan atau berobat. Hal ini diharapkan mampu ditangkap dengan baik oleh penyedia layanan kesehatan dan pariwisata di Malang.
"Ini ekosistem pariwisata dan kesehatan yang menyatu dalam bentuk Malang Health Tourism. Sehingga bisa menahan laju peningkatan dari kebocoran orang-orang Indonesia yang mendapat layanan kesehatan di luar negeri. Tujuannya, agar masyarakat memilih Malang sebagai destinasi dalam mendapat layanan kesehatan," kata Sandiaga Uno.
Sandiaga menuturkan, karena baru di-launching Malang Health Tourism diminta fokus untuk menarik pasar domestik terlebih dahulu. Setelah sukses dikembangkan barulah menarik orang-orang luar negeri agar bisa mendapat layanan kesehatan di Indonesia.
Sebelum Malang, ada juga beberapa daerah yang mengembangkan konsep Health Tourism. Yakni, Medan, Sumatera Utara dengan Medan Medical Tourism Board. Bali dengan Bali Medical Tourism Association dan Sulawesi Utara dengan North Sulawesi Health Tourism.
"Rasanya yang harus dimiliki oleh pasien jika datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan, harus merasa terlayani, harus merasa diorangkan. (Untuk Penyedia layanan kesehatan) Yang diubah itu mindsetnya, bagaimana memberikan layanan terbaik dan prima, dengan dukungan pemerintah pusat sampai provinsi, kabupaten, kota, hingga pelaku usaha," ujarnya.
Sandiaga Uno menyadari bahwa industri kesehatan dan pariwisata tidak bisa tercipta secara instan, tetapi semua pihak harus total dalam menyiapkan segala aspek. Sandiaga yakin Malang Health Tourism mampu berjalan dengan baik dalam waktu lima tahun ke depan. Sebab, selama ini pangsa pasar yang mendapat layanan kesehatan di Malaysia, Singapura merupakan orang-orang Indonesia.
"Melihat bagaimana Malaysia, Thailand, Singapura ini butuh waktu 15 sampai 25 tahun. Tapi karena pasarnya warga negara Indonesia, maka kalau kita cepat bergerak, tidak pakai lama. Saya yakin dalam 5 tahun bisa betul menyamai, bahkan lebih baik layanan kesehatan yang diberikan," tutur Sandiaga Uno.
Sementara itu, Ketua Umum Malang Health Tourism, Ardantya Syahreza mengatakan, saat ini sudah ada enam rumah sakit di Kota Malang yang berkolaborasi dalam program ini. Yakni, RS Persada Hospital, RS Muhammadiyah Malang, RS Lavalatte, RS Hermina, RS Panti Nirmala dan RS Panti Waluya. Semuanya memiliki layanan unggulan.
"Contohnya, RS Persada Hospital memiliki layanan unggulan penanganan jantung dengan mendiagnosis irama jantung, bedah jantung terbuka sudah ada juga. RS Lavalatte ada layanan onkologi jadi radioterapi untuk menyinari penderita kanker, begitu juga dengan RS lainnya," kata Ardantya.
Setelah dikukuhkan, dia mengajukan Surat Keputusan Wali Kota untuk mendukung program kegiatan Malang Health Tourism. Mereka juga akan menggandeng klinik kecantikan, klinik kesehatan dan pengusaha hotel di Malang Raya. Dalam Malang Health Tourism ada juga program kegiatan wisata kebugaran dan wisata olahraga (sport tourism).
"Wisata kebugaran, jadi masyarakat datang ke suatu tempat melakukan staycation seperti yoga, atau pilates, atau melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti spa di suatu tempat dan kembali lebih fresh. Wisata olahraga atau sport tourism, masyarakat datang ke suatu tempat hanya untuk seperti ikut kegiatan olahraga seperti event lari, bersepeda, naik gunung," ujar Ardantya.
Di sisi lain, Malang Health Tourism berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk terlibat aktif dalam promosi layanan kesehatan berpadu dengan pariwisata ini. Selain itu, pemerintah diminta mengaudit permasalahan harga penjualan alat-alat medis di Indonesia. Karena jika harga alat medis murah maka harganya akan kompetitif dengan negara lain.
"Saya juga ingin pemerintah ikut mengaudit kenapa harga alat-alat medis di Indonesia lebih tinggi daripada di luar negeri misal di India, atau tempat lain. Supaya harga kita kompetitif. Nah, itu tantangan buat layanan kesehatan untuk menyediakan biaya terjangkau dengan kualitas yang baik," tutur Ardantya.
