- Instagram @amienraisofficial
VIVA – Dinamika politik terkait poros koalisi untuk Pemilihan Presiden 2019 semakin cair. Dua bulan menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon Pilpres 2019, isu Koalisi Keumatan dirancang
untuk menantang poros pendukung presiden petahana Joko Widodo.
Koalisi Keumatan ini diembuskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Rizieq menyampaikan harapannya ketika bertemu dengan Ketua Umum Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Prabowo Subianto dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais di Mekah, Arab Saudi, empat hari lalu. Baik Prabowo dan Amien saat itu sedang umrah dan menyempatkan bertemu dengan Rizieq Shihab.
Maksud Rizieq Shihab dijelaskan kembali Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) gerakan aksi 212, Slamet Maarif. Slamet mengaku sudah bertemu langsung dengan Rizieq Shihab di Mekah. Pertemuan dilakukan pasca Rizieq bertemu dengan Amien Rais dan Prabowo.
Instruksi Rizieq menegaskan agar PA 212 ikut mendorong terealisasinya Koalisi Keumatan. Dalam koalisi ini, diharapkan empat partai yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB) bergabung demi kemenangan di Pilpres 2019.
Alasan koalisi ini agar bisa terbentuk persatuan umat Islam yang dijalin sejak aksi 212. Diharapkan dengan koalisi ini, kemenangan di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 termasuk Pilpres bisa dicapai.
"Dengan tujuan persatuan umat Islam yang sudah terbangun dalam spirit 212 tetap terjaga dengan baik, sehingga akan berdampak pada kemenangan di pilkada serentak 2018, pemilu legislatif, dan pemilu presiden 2019," kata Slamet melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 3 Juni 2018.
Baca: Rizieq Dorong Koalisi Deklarasi Gerindra, PAN, PKS, dan PBB
Juru Bicara PA 212, Novel Chaidar Bamukmin mengatakan alasan empat parpol sudah berdasarkan pertimbangan dari Rapat Koordinasi Nasional PA 212 yang dihelat sepekan lalu. Empat parpol ini disesuaikan mengacu aspirasi anggota 212 serta para ulama.
"Empat partai ini yang sesuai dengan visi misi kami. Kami siap terus menyuarakan agar terbentuk koalisi ini," ujar Novel saat dihubungi VIVA, Senin, 4 Juni 2018.
Sehati dengan Prabowo
Novel menyebut alasan PA 212 tak bisa lepas dari figur Prabowo. Menurut dia, sejak Pilpres 2014, tokoh serta anggota yang tergabung dalam PA 212 memilih Prabowo ketimbang Jokowi.
Momen Pilpres 2014 berlanjut ke Pilkada DKI 2017. Persamaan misi ini dituangkan dalam dukungan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju lagi sebagai calon Gubernur DKI. Saat itu, Ahok berhasil dikalahkan Anies Baswedan dalam perebutan kursi DKI-1.
"Dari awal kita sudah komunikasi, sehati dengan Prabowo. Komunikasi dari 2014, kita bukan milih Jokowi, tapi pilih Prabowo. Hubungan baik terus dijalin dengan di Pilkada DKI kemarin menolak dan kalahkan Ahok," jelas Novel.
Proses pembentukan Koalisi Keumatan ini akan dimantapkan lagi pada Juli 2018. Menurut Novel, pihaknya pada bulan depan akan menggelar Ijtima Ulama. Kata dia, dalam kesempatan ini kemungkinan bisa mendengarkan presentasi bakal capres yang masuk nominasi PA 212.
Sejauh ini, selain Habib Rizieq, ada empat tokoh lain seperti Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra, Tuan Guru Bajang, dan Zulkifli Hasan. Untuk penentuan pasangan capres dan cawapres, menurut dia masih dinamis karena tergantung komunikasi dengan parpol.
"Nanti kita sampaikan ke PAN, PKS, Gerindra, PBB. Hasil rekomendasi Rakornas PA 212 kita kawal bagaimana lima bakal capres itu. Dan, cawapres kita akan bahas, karena masih cair," tutur Novel.
Baca: PDIP Tantang Koalisi Keumatan Versi Habib Rizieq
Respons positif sudah disampaikan elite parpol yang akan diajak berembug dengan PA 212. Salah satunya elite Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menilai usulan Rizieq yang mendorong Koalisi Keumatan layak didukung. Bagi dia, usulan ini memperlihatkan persamaan aspirasi.
"Ya saya kira itu gagasan yang bagus koalisi keumatan dan kerakyatan sekaligus. Jadi memang ada persamaan aspirasi pada waktu Pilkada DKI dan juga beberapa Pilkada yang lain jadi ini bagian yang menurut saya prosesnya itu bukan baru, tapi sudah lama," kata Fadli di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 4 Juni 2018.
Lawan Poros Jokowi
Usulan Koalisi Keumatan ini dinilai positif untuk Pilpres 2019. Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, koalisi ini bila terbentuk akan mengimbangi poros pendukung Joko Widodo. Dengan adanya koalisi ini maka setidaknya tak didominasi oleh salah satu kelompok saja.
"Koalisi Umat ini bagus juga untuk mengimbangi, melawan yang kubu poros Jokowi. Ini kan agar demokrasi kita sehat, tidak didominasi oleh salah satu kelompok saja," ujar Hendri saat dihubungi VIVA, Senin, 4 Juni 2018.
Hendri menyebut saat ini yang dilihat publik adalah pembuktian PA 212 dengan gabungan empat parpol di Pilpres 2019. Secara elektoral, koalisi ini lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon di Pilpres 2019.
Menurut dia, Koalisi Keumatan ini harus bisa menentukan pasangan calon yang diusung. Pasangan yang diusung ini juga mesti melihat elektabilitas yang bisa menandingi Jokowi.
"Semoga saja elektabilitas ini bisa meningkatkan siapapun yang diusung. Karena saat ini elektabilitas Pak Jokowi jauh di atas lawannya, meski memang belum melewati 50 plus satu," kata Hendri.
Baca: PDIP Sarankan Habib Rizieq Bikin Partai
Analisa juga disampaikan pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Ia menilai usulan koalisi ini memperlihatkan keberadaan parpol yang memang berseberangan dengan pemerintah.
Koalisi ini dianggapnya terinspirasi dari momen kemenangan di Pilkada DKI 2017. Untuk suara pemilih, koalisi ini dinilai punya potensi yang besar.
"Satu koalisi yang sengaja dimunculkan untuk merawat ingatan publik soal kesuksesan Pilkada Jakarta yang berhasil mengalahkan Ahok dengan dimotori kekuatan umat Islam," ujar Adi saat dihubungi VIVA, Senin, 4 Juni 2018.
Baca: PA 212 Ungkap Alasan Dorong Habib Rizieq Capres 2019
Namun, koalisi ini jangan terus mengandalkan romantisme Pilkada DKI 2017. Ia melihat kondisi di Pilpres 2019 berbeda dengan Pilkada DKI 2017. Salah satunya, jangkauan pemilih yang lebih luas.
"Apalagi arah mata angin Pilpres 2019 lebih cenderung menguntungkan Jokowi misalnya dari segi dukungan partai dan posisi sebagai petahana," sebut Adi.
Tantangan Kubu Jokowi
Berembusnya usulan pembentukan Koalisi Keumatan disambut koalisi pendukung presiden petahana Jokowi. Koalisi dinilai positif agar Pilpres 2019 tak ada calon tunggal sehingga memastikan Jokowi punya lawan. Terkait nama dengan membawa istilah umat juga tak ada masalah.
"Bagus, Pilpres 2019 pasti bukan calon tunggal dan ada lawan Jokowi. Semoga koalisi segera dibentuk," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, Senin, 4 Juni 2018.
Baca: Yusril Minta Amien Rais Tak Bohong Lagi
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dia menekankan, pihaknya justru menunggu Koalisi Keumatan tersebut deklarasi mengingat poros pendukung Jokowi sudah terbentuk. Sejauh ini, poros koalisi pendukung Jokowi antara lain PDIP, NasDem, Hanura, Golkar, Perindo, PPP, PKPI dan PSI.
"Mereka yang memberikan dukungan kepada Jokowi sudah firm. Nah, mereka yang akan mencalonkan pasangan lain, agar demokrasi ini sehat sehingga ada kompetisi sehat menyampaikan gagasan bagi bangsa dan negara itu segera terbentuk," kata Hasto.
Hasto berharap, koalisi untuk melawan Jokowi diharapkan segera terbentuk agar persaingan Pilpres 2019 berjalan sehat. "Justru kami berharap koalisi yang lain segera terbentuk mengingat koalisi yang mendukung Pak Jokowi sudah terbentuk," ujarnya menambahkan.
