- AP Photo/Mark Lennihan
VIVAnews - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2011 mencapai 6,8 persen atau 8,12 juta jiwa. Namun, tingkat pengangguran itu membaik dibanding periode sama tahun lalu yang mencapai 7,41 persen atau sebanyak 8,59 juta jiwa.
Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2011 mencapai 119,4 juta orang, bertambah 3,4 juta orang dibanding Februari 2010 sebesar 116,0 juta orang atau naik sekitar 2,9 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2010 sebesar 116,5 juta orang.
Adapun, jumlah penduduk yang bekerja hingga Februari 2011 mencapai 111,3 juta orang, naik 3,9 juta orang dibanding Februari 2010 yang mencapai 107,4 juta orang atau bertambah 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2010 sebesar 108,2 juta orang.
Itu pertanda kita makin sejahtera?
Hendri Saparini, ekonom Tim Indonesia Bangkit berpendapat turunnya angka pengangguran yang dirilis BPS Kamis 5 Mei 2011 itu mesti ditinjau lebih mendetil. Apakah membaiknya angka tersebut, didorong meningkatnya jumlah pekerja di sektor formal atau informal?
"Itu penting. Sebab, bisa jadi yang menganggur berkurang tapi mereka hanya tercatat sebagai pekerja di sektor informal yang belum tentu bisa menyejahterakan," ujarnya kepada VIVAnews.com.
Dia memperkirakan, jumlah penduduk yang bekerja tersebut, kemungkinan sekitar 70 persen berada di sektor informal seperti pekerja jasa kemasyarakatan (kebersihan atau reparasi). Cuma 30 persen sisanya yang bekerja di sektor formal.
"Sepertinya, masih sama dengan data 2010, di mana jumlah penduduk yang bekerja tercatat 69 persen di sektor informal dan 31 persen lagi di sektor formal," ujar Hendri.
Lebih lanjut, Hendri mengungkapkan, pencapaian lima tahun terakhir (periode 2006 hingga 2010) juga menunjukkan sektor informal dominan mendongkrak angka pengangguran di Indonesia. Sebab, dari 12,2 juta jiwa tercatat 41 persen bekerja di jasa kemasyarakatan, 30 persen di perdagangan, 12 persen di industri, dan empat persen lagi di pertanian, serta sisanya di sektor lain.
"Nah, dari 41 persen itu terdiri dari jasa kebersihan, pekerja di kegiatan ormas, jasa reparasi, jasa rekreasi, dan jasa kegiatan lainnya. Bahkan, yang 30 persen di perdagangan bisa jadi juga pekerja informal," tutur dia.
Untuk itu, Hendri mengatakan, semestinya pemerintah mengedepankan penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang diperkirakan akan lebih memberikan atau menjamin kesejahteraan pekerjanya. "Kalau bidang informal kan tidak tetap atau suatu saat bisa berhenti," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Rusman Heriawan mengungkapkan, dalam setahun terakhir atau selama periode Februari 2010 hingga Februari 2011, hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja. Namun, pertanian turun 360 ribu jiwa atau 0,84 persen dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi terpangkas 240 ribu jiwa atau 4,12 persen.
"Meski demikian, sektor pertanian masih paling banyak menampung pekerja, yakni mencapai 38,17 persen," tuturnya saat ditemui di kantornya, Kamis.
Sedangkan jumlah pekerja menurut status pekerjaan, dia menambahkan, terdiri atas pekerja tetap 34,5 juta atau 31,01 persen, wirausaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 21,3 juta atau 19,15 persen, dan berusaha sendiri sejumlah 21,1 juta atau 19,01 persen.
Industri penyerap
Pada kesempatan yang sama, Rusman menuturkan, pemerintah semestinya memfokuskan pertumbuhan sektor industri apabila ingin menjamin tersedianya lapangan pekerjaan saat ini. Sebab, sektor tersebut merupakan sektor yang paling nyaman untuk menjaga kestabilan lapangan pekerjaan. Berbeda dengan sektor pertanian dan perdagangan yang musiman, sektor industri ini tetap berkelanjutan.
"Perdagangan itu tidak stabil, tiba-tiba hilang tiba-tiba ada. Sedangkan di industri tidak. Mereka ada home base dan faktor kontinuitas karena mereka ada aturan kerja dan rutinitas," ujarnya usai jumpa pers di kantor BPS, Jakarta, Kamis.
Menurut data yang dikeluarkan BPS, sektor pertanian, perdagangan, jasa kemasyarakatan dan sektor industri secara berurutan menjadi penampung terbesar tenaga kerja pada bulan Februari tahun 2011. Pertanian dapat menyerap 42,47 juta pekerja, perdagangan 23,24 juta pekerja, jasa kemasyarakatan 17,03 juta pekerja, dan industri menyerap 13,71 juta pekerja.
Laju pertumbuhan domestik bruto atau PDB sendiri di sektor industri meningkat sebesar lima persen, yakni dari Rp382,1 triliun pada tahun lalu menjadi Rp417,6 triliun pada 2011. Rusman menilai laju pertumbuhan ekonomi industri sebesar ini belumlah cukup untuk sektor industri. "Saya kita pertumbuhan lima persen ini belum cukup untuk menampung," katanya.
Guna meningkatkan sektor industri ini, Rusman menilai pemerintah seharusnya menganggarkan lebih banyak dana di bidang infrastruktur untuk pembangunannya. Infrastruktur yang membaik akan semakin menarik banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan peningkatan realisasi investasi pada triwulan I-2011 akan berimbas pada peningkatan penyerapan tenaga kerja Indonesia.
"Tren positif peningkatan investasi ke depan dapat mengurangi permasalahan pengangguran di negeri ini," kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, MM Azhar Lubis, di kantor BKPM, Jakarta, belum lama ini.
Azhar menuturkan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia selama triwulan I-2011 mencapai 196.906 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 73.046 orang dari proyek yang didanai oleh Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan, jumlah penyerapan pada proyek yang didanai Penanaman Modal Asing adalah sebanyak 123.860 orang.
"Pada 2011, berarti terjadi peningkatan sebesar 59,2 persen dari jumlah tahun 2010 yang hanya sebanyak 123.685 orang," ujar Azhar.
Menurut Azhar, tingginya penyerapan tenaga kerja oleh pihak asing tidak lepas dari meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan dan perkembangan perekonomian nasional.
Kepala BKPM Gita Wirjawan berpendapat komitmen pemerintah turut berperan dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja. "Semakin membaiknya pelayanan perizinan dan nonperizinan, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota membuat investasi naik serta terus memperkuat pertumbuhan perekonomian ke depan," ujarnya. (kd)
