Serangan Nazaruddin dari Singapura

Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin
Sumber :
  • ANTARA/Andika Wahyu

VIVAnews - Ini kejutan baru Nazaruddin. Dari Singapura, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut nama sejumlah politisi dalam kasus yang kini menyeretnya.  Pembangunan Wisma Atlet Sea Games, di Palembang, Sumatera Selatan.

Terpopuler: Gaji untuk Kredit Pajero Sport, Petugas Dishub Dibuat Kewalahan

Mereka yang bermain, kata Nazaruddin, adalah politisi dari Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.  "Yang bermain anggaran di Kemenpora itu Ibu Angelina dan Pak Wayan Koster dan pimpinan Banggar, Mirwan Amir. Bukan saya," kata Nazaruddin dalam pesan lewat Blackberry Messenger yang diterima VIVAnews.com, Kamis 16 Juni 2011. Pesan yang sama dikirim Nazaruddin ke sejumlah media massa.

Angelina Sondakh adalah politisi Partai Demokrat  yang duduk di Komisi X di Dewan Perwakilan Rakyat. Wayan Koster adalah politisi PDI Perjuangan. Duduk di komisi yang sama dengan Angelina.  Sedang Mirwan Amir adalah pimpinan pada Badan Anggaran DPR.

Menpan-RB Sebut Calon Kepala Daerah Tak Bisa Jual Janji Angkat ASN

Bagaimana mereka terlibat dalam kasus ini.  Nazaruddin menjawab dalam  Blackberry Messenger yang dikirim di hari berikutnya, 17 Juni 2011. Angelina dan Wayan Koster, katanya, menyerahkan uang itu kepada Mirwan Amir.  "Sama Mirwan Amir dibagi-bagi ke pimpinan Badan Anggaran," kata Nazaruddin.  Penjelasan ini, katanya,  penting sekali agar kasus ini terang benderang.

Nazaruddin menegaskan agar  Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan mereka yang diduga mengetahui kasus itu.  Dan dia bersumpah bahwa ini bukan cerita rekaan. "Yang saya ceritakan itu fakta sebenarnya. Tidak ada politik, tidak ada kebohongan," tegas Nazaruddin.

Duduk soal kasus ini seperti yang sudah diuraikannya itu, lanjut Nazaruddin,  sudah pula diketahui oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat.  Angelina Sondakh, kata Nazaruddin,  sudah menuturkannya di depan Tim Pencari Fakta (TPF) internal Partai Demokrat. Tim ini dibentuk partai itu guna menelusuri duduk soal kasus ini.

Longsor di Enrekang Putuskan Akses Transportasi Tiga Kabupaten, Menurut BPBD

Para petinggi Partai Demokrat yang mendengar keterangan Angelina di TPF itu cukup banyak. Ada Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, Wakil Ketua Umum Max Sopacua, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ruhut Sitompul, Ketua DPP Benny K Harman, dan Edi Sitanggang.

Nazaruddin mengaku bahwa keterangan yang disampaikan dari Singapura kepada sejumlah media massa itu, sama dengan keterangan yang disampaikan Anggelina Sondakh kepada TPF. "Dan setelah itu Mirwan Amir yang terima uang, dia jelaskan uang itu ke mana saja," kata Nazaruddin.

Meski tidak menyebut nama dan aliran uang sebagaimana disebutkan Nazaruddin, OC Kaligis yang menjadi kuasa hukum Nazaruddin dalam kasus ini, menyebutkan  bahwa  pengakuan Nazaruddin memang menyeret sejumlah politisi.

Kaligis lalu menuturkan kisah pengakuan Nazaruddin itu. Tanggal 16 Juni 2011, katanya, ia bertemu Nazaruddin di kantor salah seorang pengacara di Singapura. Si pengacara  yang warga negara Singapura itu,  juga ikut membela Nazaruddin dalam kasus ini.

Dalam pertemuan itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sudah mengaku di bawah sumpah.  Pengakuan itu tertulis. Ditanda tangani  oleh Nazaruddin sendiri.  Pada saatnya nanti, lanjut Kaligis, semua pengakuan itu akan dibuka tuntas.

Apa isi pernyataan itu? Kaligis menutup rapat.  Sebab pernyataan itu sangat rahasia dan super penting. Jika  keterangan itu terbongkar, akibatnya bisa sangat fatal. "Ini Partai Demokrat bisa bubar. Tapi tentu Demokrat akan sangkal ini," kata pengacara gaek yang akrab disapa OC ini dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Jumat 17 Juni 2011.

Sejumlah petinggi Partai Demokrat memang membantah keras kesaksian Nazaruddin itu. Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok,  menegaskan bahwa pernyataan itu belum tentu berasal dari Nazaruddin. "Itu dari Mr A," kata Mubarok.

Siapa Mr A itu, Mubarok tidak mengungkapnya. Tapi si Mr A ini sudah lama dihembuskan oleh petinggi partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu, tak lama setelah kasus  yang membelit Nazaruddin ini ramai di media massa.

Petinggi Partai Demokrat yang lain menegaskan bahwa, "Apa yang disampaikan beliau itu kan belum tentu betul, meski belum tentu salah juga. Kalau teman-teman wartawan bisa komunikasi, lebih baik tanyakan pada beliau,” kata Sutan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Demokrat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 17 Juni 2011. Beliau yang dimaksudkan Sutan itu adalah Nazaruddin.

Soal sejumlah nama yang disebutkan Nazaruddin itu, Sutan menegaskan bahwa Partai Demokrat mengedepankan azas praduga  tidak bersalah.  "Kalau menyebut nama begitu, kami no comment-lah. Karena itu kan teman-teman kami juga," lanjut  Bhatoegana yang juga Wakil Ketua Komisi VII Bidang Energi DPR ini.

Azas praduga tidak bersalah memang harus dijunjung tinggi. Dan tidak ada salahnya bila para penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri pengakuan Nazaruddin itu.  "Informasi Nazar itu penting," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat 17 Juni 2011.

Tapi Johan menegaskan bahwa KPK harus mendengar keterangan itu langsung dari Nazaruddin sendiri.  Sebab jika tidak,  bagaimana para penyidik menelusuri pengakuan itu? "Atas dasar apa, kan harus ada data atau informasi yang disampaikan ke KPK," kata Johan.

Di situlah susahnya. Tiga kali dipanggil  komisi itu, belum sekalipun Nazaruddin datang.  Dia mengaku sakit dan berobat di Singapura.  Pulang setelah sembuh. Entah kapan.  Sebelum dia pulang dan memberi keterangan kepada KPK,  nyanyian Nazaruddin itu juga sulit diteruskan.

Mereka Membantah

Kisah Nazaruddin  tentang keterlibatan Angelina Sondakh sesungguhnya sempat disampaikan sebelum dia berangkat ke Singapura beberapa waktu lalu. Meski tidak sedeteil sekarang.  Dan Angelina Sondakh membantah keras.

Angie siap dipanggil KPK guna menuntaskan kasus ini. Dia sudah menyiapkan sejumlah dokumen penting.  "Yang pasti saya siapkan data-data. Sekali lagi, saya bilang belum ada surat pemanggilan," kata Angelina Sondakh di gedung DPR, Jakarta, Senin 30 Mei 2011.
Angie membantah keras meminta jatah untuk Komisi X  yang membawahi bidang olahraga di DPR itu. "Saya tegaskan lagi tidak pernah saya minta jatah untuk Komisi X DPR terkait pembangunan Wisma Atlet," katanya.

Wayan Koster juga sudah membantah keras keterlibatannya dalam kasus ini. Pembahasan Wisma Atlet itu, katanya,  tidak perlu ada koordinator “pengamanan” karena dibahas secara terbuka di Komisi X. "Jadi untuk apa diamankan lagi. Semuanya mendukung," ujarnya.

Wayan Koster membantah keras terlibat dalam kasus ini. Dia juga membantah pernah berhubungan dengan Nazarudin. Wayan juga membantah  bahwa dirinya dan Angelina Sondakh bertugas sebagai koordinator pengamanan anggaran pembangunan wisma atlet itu.

Itu bantahan Wayan beberapa waktu lalu. Sesudah Nazaruddin melempar kembali soal ini, Kamis kemarin itu, Wayan memilih tidak berkomentar. "Saya tak perlu comment soal pernyataan Nazar. Nanti malah jadi ribet," ujar Koster dalam pesan singkat yang diterima VIVAnews, Jumat 17 Juni 2011.

PDI Perjuangan sesungguhnya sudah meminta penjelasan Wayan soal kasus ini.  Sekreratis Jenderal partai itu, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa Wayan bersih.

"Saya sebagai Ketua Fraksi sudah memanggil dan meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan laporan secara tertulis, dan dia bilang, clear. Tapi kalau ada teman mengatakan lain, itu ranah penegak hukum. Saya sendiri percaya dia clear," kata Tjahjo di Hotel Harris, Jakarta, Jumat 17 Juni 2011.

Hingga saat ini, Mirwan Amir belum bisa dikonfirmasi soal tuduhan Nazaruddin itu.  Mantan anggota  Tim Pencari Fakta Partai Demokrat, yang menyelidiki suap Sesmenpora itu, Ruhut Sitompul,  menegaskan bahwa Mirwan Amir membantah terlibat dalam kasus ini, apalagi menerima dana.

Demokrat, kata Ruhut, memang sudah memeriksa empat kadernya terkait kasus dugaan suap itu. Mereka yang diperiksa adalah Angelina Sondakh, Muhammad Nazaruddin, Mirwam Amir, juga Ketua Komisi X Mahyuddin. Semua membantah. "Saya yang sudah bertanya langsung ke mereka. Mereka membantah terlibat," kata Ruhut kepada VIVAnews.com, 17 Juni 2011.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya