- Antara/ Nila Fu'adi
VIVAnews - Babak baru pengungkapan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di sejumlah proyek pemerintah segera dimulai.
Hal itu terjadi setelah munculnya kepastian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan memeriksa proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan pengakuan Nazaruddin. Bahkan, auditor pemerintah itu akan menjadikan setiap kesaksian Nazaruddin sebagai catatan untuk proses investigasi.
"Nah, informasi itu kami ikuti dan tindak lanjuti. Katakanlah proyek mana, itu kami periksa lebih mendalam," ujar Anggota II BPK, Taufiqurrahman Ruki di Jakarta, Senin, 25 Juli 2011.
Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK memastikan akan mengecek terlebih dahulu laporan keuangan pemerintah secara menyeluruh. Selanjutnya, BPK akan melakukan pendalaman-pendalaman, termasuk kemungkinan adanya temuan-temuan bersifat parsial yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Tak hanya sumber pemeriksaan berdasarkan laporan keuangan, BPK juga bakal menggunakan setiap pernyataan Nazaruddin yang ditayangkan di salah satu media nasional untuk menjadi catatan.
Kicauan Nazaruddin mengenai adanya fee dari proyek-proyek pemerintah juga termasuk salah satu pemeriksaan yang akan segera ditindaklanjuti oleh BPK.
"Saya kaget juga ada Rp100 miliar fee, nah itu jadi catatan kita. Terutama, saya yang bertugas dibagian investigasi.".
BPK merupakan sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga ini juga berwenang memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Lembaga negara tersebut juga dituntut aktif menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewenangan keuangan negara.
Informasi mengenai berbagai proyek pemerintah yang diduga melibatkan Nazaruddin sudah banyak beredar di masyarakat.
Bahkan, dalam wawancara dengan stasiun MetroTV, Selasa 18 Juli 2011, Nazaruddin dengan lantang menyeret keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan politisi PDI Perjuangan, Wayan Koster. Serangan ini dilakukan beberapa hari menjelang digelarnya Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat pada 23 Juli 2011.
Nazaruddin kala itu mengungkapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga pernah mengaku membutuhkan anggaran sebesar Rp2,3 triliun untuk membantu anggaran sarana prasaran Sea Games dan percepatan fasilitas.
Setelah beberapa kali pertemuan, sejumlah proyek pemerintah yang menjadi sorotan Nazaruddin dan kawan-kawan tersebut mengerucut kepada proyek Hambalang senilai Rp1,2 triliun, proyek alat bantu olahraga Rp75 miliar, pembangunan Wisma Atlet Sea Games XVI di Palembang, Sumatera Selatan Rp1,2 triliun, serta pembangunan sarana prasarana atlet di Jawa Barat senilai Rp180 miliar.
Di antara beberapa proyek tersebut, dua proyek menjadi sorotan luas masyarakat yaitu wisma atlet Palembang dan proyek fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga nasional bertaraf internasional di Hambalang, Citeureup, Bogor, Jawa Barat.
Pada proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games XVI, pemerintah menunjuk PT Duta Graha Indah Tbk sebagai pemenang tender untuk pembangunan gedung wisma atlet. Ditargetkan gedung wisma atlet yang ditaksir mencapai Rp191 miliar ini selesai pertengahan Juli 2011.
Selain gedung wisma atlet, kawasan yang disiapkan untuk Sea Games XVI itu juga menunjukan sejumlah kontraktor lain untuk menggarap pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan pasokan listrik.
Rencananya, wisma atlet tersebut bakal membangun 4 gedung yang mampu menampung sekitar 2.200 orang atlet. Kawasan ini dibangun di areal seluas 40 hektare dan anggaran pembangunannya masuk dalam crash program dari pemerintah.
Satu lagi proyek yang diduga tersangkut dalam kasus dugaan korupsi Nazaruddin adalah pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga bertaraf internasional di kawasan Hambalang, Citeureup, Bogor.
Dalam siaran pers Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 4 Februari 2011 disebutkan, proyek tersebut berdiri di atas lahan seluas 32 hektar di Bukit Hambalang. Proyek ini diharapkan menjadi pusat pelatihan yang mampu menampung 600 pelajar SMP dan SMA untuk dibina agar dapat menjadi atlet-atlet andalan nasional.
Pusat pelatihan atlet ini terdiri atas beberapa bangunan. Ada gedung, stadion, asrama, dan tempat pelatihan. Dua perusahaan konstruksi besar yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk merupakan penggarap proyek ini.
Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2011 PT Adhi Karya, nilai proyek tersebut mencapai Rp1,07 triliun. Dalam poyek yang diberi nama Adhi Wika JO ini, Adhi Karya memegang porsi saham 70 persen dan sisanya sebesar 30 persen menjadi hak Wijaya Karya.
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Natal Argawan, kepada VIVAnews.com sempat menyatakan bahwa Adhi Karya menjadi pimpinan dalam proyek tersebut. "Kami hanya sebagai mitra, Kami hanya mengerjakan stadion," ujar dia.
Layaknya Century
Menanggapi rencana BPK mengungkap kemungkinan penyelewengan dalam proyek pemerintah melalui proses audit, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, M Said Didu, kepada VIVAnews.com mengatakan, langkah tersebut sudah tepat.
Said menilai, upaya pengungkapkan kasus korupsi melalui audit BPK bisa menjadi terapi kejut untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan tender proyek pemerintah. "Semua pihak harus hati-hati, apalagi kalau mengatur-atur tender proyek," kata Said.
Dia menambahkan, upaya membongkar dugaan penyelewengan penggunaan anggaran proyek akan semakin mudah terbongkar karena aksi itu dilakukan di sebuah perusahaan publik. Dalam kasus ini, Adhi Karya dan Wijaya Karya merupakan dua BUMN konstruksi yang sudah berstatus perusahaan publik.
Said optimistis, upaya audit investigasi yang ditempuh oleh BPK bakal membongkar semua penyelewengan yang dilakukan baik oleh perusahaan pemenang tender maupun Nazaruddin.
Alasannya, audit investigas BPK akan menyelidiki seluruh informasi dari setiap uang yang dikeluarkan pemerintah. "Audit investigasi nantinya mencari tahu setiap uang keluar, karena harus ada penerimanya, dan dalam rangka apa pengeluaran uang itu," tegas Said.
Bahkan, dia sangat yakin BPK bisa membongkar kasus proyek Nazaruddin tersebut layaknya ketika lembaga tersebut membuka kasus dana talangan pemerintah kepada Bank Century.
6 Pemain yang Bisa Didatangkan Inter Milan, dari Juara Serie A hingga Penantang Liga Champions
Pada Senin, 22 April, Inter Milan meraih Scudetto ke-20 dalam sejarah mereka, dan cara mereka memastikannya tidak bisa lebih memuaskan lagi.
