- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) mengancam akan mogok kerja atau tidak mau menerbangkan pesawat pada Kamis 28 Juli 2011, mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB.
Ancaman tersebut dilontarkan, karena maskapai tempat mereka bekerja dinilai sudah menyimpang dari standar penerbangan nasional Indonesia. Selain itu, aksi tersebut ditempuh karena antara pihak manajemen dengan para pilot yang berencana mogok tidak juga menemukan kata sepakat, di antaranya mengenai perbedaan gaji.
"Ya, dengan terpaksa kita sepakat mogok," kata Wakil Presiden APG, Kapten Edward Mahar, saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 27 Juli 2011.
Menurut Edward, mogok kerja yang dilakukan para pilot itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap pihak manajemen Garuda Indonesia yang dinilai lebih peduli dengan penerbang kontrak atau pilot asing. "Jadi, tindakan ini (mogok) sebagai aksi moral APG dalam memperjuangkan nasib anak bangsa," tuturnya.
Dia mengaku bahwa sebelum memilih opsi mogok, APG sudah berkali-kali menemui pihak manajemen tapi aspirasi yang mereka sampaikan belum juga ditanggapi. "Sampai saat ini, kami belum juga ditemui pihak manajemen perihal rencana mogok," kata Edward.
Begitu pula, Edward menambahkan, dari para pemegang saham seperti pemerintah yang diwakili Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Sejauh ini, berdasarkan informasi teman-teman APG yang lain juga tidak ada laporan kalau dari pemerintah akan menemui kami," ujarnya.
Namun, meski mengancam mogok kerja pada Kamis 28 Juli, dia mengatakan bahwa hari berikutnya para pilot yang tergabung dalam APG tidak akan melanjutkan aksi tersebut. Sebab, tak mau menerbangan pesawat itu hanya sebagai tindakan moral APG yang kecewa terhadap sikap manajemen.
"Selain itu, kita juga tidak ingin merugikan Garuda Indonesia, di mana APG sendiri adalah pemegang sahamnya," tutur Edward.
Presiden APG, Kapten Gatot Stephanus juga menyatakan, aksi mogok terbang yang dilakukan merupakan langkah akhir sebagai bentuk kekecewaan mereka atas sikap dan kebijakan manajemen Garuda Indonesia di bidang operasional.
Stefanus menuturkan, bila pihak manajemen mau mendengar dan menyambut baik aspirasi yang disampaikan APG, tentu aksi mogok tak perlu dilakukan. "Aksi mogok terbang adalah langkah terakhir. Kami sebetulnya tak inginkan ini. Tapi negosiasi hingga kini belum tuntas. Aspirasi kami itu jangankan dipenuhi, didengar pun tidak," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Pertemuan dan perundingan yang dilakukan APG dengan pihak manajemen, kata dia, tak mencapai kesepahaman dan kesepakatan. "Pada perundingan terakhir, kami bahkan melihat indikasi untuk memecah-belah kami sesama pilot. Oleh karena itu, kami putuskan untuk tak meneruskan perundingan," tutur Stefanus.
APG berharap, seluruh pilot Garuda kompak melakukan mogok kerja untuk memperjuangkan aspirasi mereka. "Pada dasarnya mogok adalah hak kami untuk menyampaikan aspirasi yang terputus. Kami garisbawahi, ini bukan permainan. Tidak ada niatan dari kami untuk berbuat sesuatu yang tidak baik," ujar Stefanus.
Stefanus melanjutkan, APG telah mengeluarkan instruksi kepada para anggotanya untuk kompak melakukan aksi mogok. “Instruksi sudah kami sampaikan. Bagi seluruh anggota APG untuk melaksanakan keputusan dan ketetapan yang ada dengan solid dan satu suara. One team, one spirit, one goal. Seluruh anggota APG wajib ikuti instruksi presidennya," kata Stefanus.
Kuasa hukum APG, Adnan Buyung Nasution menambahkan, mogok kerja yang ditempuh para pilot itu sebagai hak dasar penerbang. Selain itu, aksi ini akan dilakukan secara sah, tertib, dan damai, sebagai akibat dari gagalnya perundingan.
Buyung meminta agar pihak manajemen perusahaan Garuda Indonesia dapat segera membuka ruang dialog dengan APG untuk menyelesaikan permasalahan ini. "Aksi (mogok) yang dilakukan ini peringatan keras. Harap manajemen membuka pintu untuk berunding dengan APG dan cari solusi untuk menyelesaikan masalah ini," kata dia.
Untuk itu, Buyung mengimbau agar Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, bersedia berunding dengan APG untuk mendengar aspirasi dan memenuhi tuntutannya. "Kami imbau agar Emirsyah Satar selaku Dirut Garuda mau menemui APG, berbicara dari hati ke hati, dengarkan masalah mereka dan cari solusinya apa. Kalau arogansi yang diutamakan hanya akan merugikan," ujarnya.
Perwakilan manajemen, Pujobroto, Kepala Komunikasi Perusahaan Garuda Indonesia mengaku bahwa sesuai komitmen manajemen yang selalu terbuka untuk melakukan diskusi dan mencari solusi yang terbaik, pada Sabtu 23 Juli lalu, telah dilaksanakan pertemuan antara manajemen dan wakil penerbang yang tergabung dalam APG.
Sebagai kelanjutan dari pertemuan pada hari Sabtu tersebut, Senin 25 Juli 2011, dilaksanakan pertemuan lanjutan antara wakil penerbang dan manajemen Garuda.
Namun, kata dia, sebelum pertemuan berlangsung/berlanjut, pihak APG meminta agar jajaran operasi (dalam hal ini Direktur Operasi Garuda, Kapten Ari Sapari dan VP Flight Operation, Kapten Samad yang hadir dalam pertemuan tersebut) untuk tidak mengikuti pertemuan.
"Tentunya, hal tersebut tidak dapat diterima manajemen, mengingat Ari Sapari selaku Direktur Operasi dan Samad selaku VP. Fligh Operation secara kedinasan merupakan 'lembaga' yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional penerbangan Garuda termasuk para penerbang Garuda," ujarnya dalam keterangannya yang diterima VIVAnews.com.
Untuk itu, Pujobroto menambahkan, sebagai antisipasi langkah pemogokan yang akan dilaksanakan pada Kamis 28 Juli 2011, Garuda melaksanakan langkah antisipatif yakni menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan penerbang yang duduk sebagai struktural dalam manajemen perusahaan untuk melaksanakan penerbangan pada 28 Juli.
Selain itu, kata dia, Garuda juga menyiapkan akomodasi bagi para penerbang di hotel-hotel terdekat di area bandara Soekarno-Hatta untuk 'standby', apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk menerbangkan pesawat.
Direktur Operasi Garuda Indonesia, Ari Sapari juga menjamin bahwa penerbangan tetap akan normal, meski ada aksi mogok yang dilakukan sebagian pilot pada Kamis 28 Juli 2011, karena perseroan mengoptimalkan jumlah pilot yang ada. "Kami pastikan tidak ada rencana pembatalan penerbangan. Kami memberikan jaminan," ujarnya di Kantor Pusat Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu.
Ia menjelaskan, dalam satu hari terdapat 365 penerbangan. Dari Jakarta saja 154 penerbangan per hari. Garuda Indonesia membutuhkan 170-230 pilot dalam satu hari. Jumlah itu dapat dipenuhi dari pilot yang tidak ikut aksi mogok.
Sementara itu, anggota APG yang menolak aksi mogok, Kapten Manotar Napitupulu mengungkapkan, sebanyak 400 dari 800 pilot Garuda Indonesia menyatakan akan tetap menjalankan tugas kendati APG telah mengumumkan rencana mogok kerja Kamis 28 Juli 2011.
"Sejauh ini, kami hanya mengimbau rekan-rekan agar jangan mogok kerja. Sebab, beberapa jam saja mereka mogok itu akan berpengaruh terhadap harga saham Garuda Indonesia," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 26 Juli 2011.
Manotar memastikan bahwa sejumlah pilot masih akan menerbangkan pesawat guna memenuhi kebutuhan penerbangan penumpang Garuda Indonesia ke sejumlah daerah. "Dengan kondisi Garuda yang seperti ini, sampai saat ini tidak ada alasan yang cukup melakukan mogok kerja, kami berharap apa yang sudah kita bangun selama ini, pilot asing itu kan hanya sementara," ujarnya.
Tuntutan
Kuasa hukum APG, Adnan Buyung mengungkapkan, para pilot mogok terbang sebagai bentuk protes atas buntunya perundingan dengan pihak manajemen karena dipandang telah terjadi kekeliruan pengelolaan perusahaan di Garuda Indonesia.
APG menuduh kebijakan penambahan jumlah pesawat tak diimbangi dengan penambahan jumlah pilot yang memadai, sehingga manajemen merekrut pilot asing.
Penambahan jumlah pesawat juga dituding menyebabkan jadwal pilot abnormal karena penerbangan mereka menjadi sangat padat. Kondisi tersebut dinilai APG dapat membahayakan keselamatan penerbangan karena kondisi pilot menjadi lebih mudah lelah.
Manejemen Garuda juga dituding bersikap diskriminatif terkait sistem remunerasi antara pilot asing dengan pilot domestik Garuda. Diskriminasi itu dinilai menyebabkan ketimpangan antara pilot asing dan domestik.
APG mengaku kecewa dengan manajemen Garuda, karena aspirasi yang mereka sampaikan dalam beberapa kali pertemuan, tak mendapat respon positif. Akibatnya, sampai saat ini belum ada jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Untuk itu, APG bersikukuh akan melakukan aksi mogok. "Sebagai bentuk aksi kekecewaan APG atas sikap manajemen Garuda, APG akan menggunakan hak melakukan mogok kerja," ujarnya.
Buyung menjelaskan, aksi mogok kerja pilot diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sedangkan Manotar Napitupulu, anggota APG yang menolak aksi mogok kerja mengungkapkan, akar masalah munculnya ancaman tak mau menerbangkan pesawat adalah tidak adanya titik temu antara anggota APG dengan pihak manajemen soal tuntutan kesetaraan gaji antara pilot lokal dan pilot asing.
Padahal, kata dia, dalam permasalahan gaji, pilot asing diketahui selama ini hanya menerima pendapatan tanpa tunjangan seperti tunjangan kesehatan, hari raya dan keluarga.
Sementara itu, pilot lokal umumnya memperoleh tunjangan dan pensiunan. "Kami tidak bisa menjelaskan jumlah nominalnya di sini," ujar Monatar.
Selain itu, tambah Monatar, status pilot asing di Garuda Indonesia juga bersifat sementara. Para pilot asing yang berjumlah 43 orang ini hanya akan bekerja untuk maskapai penerbangan nasional tersebut selama satu tahun. "Dengan kondisi ini, kami tidak akan melakukan mogok kerja dan tetap melaksanakan tugas terbang untuk melayani penumpang Garuda dengan setia," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Operasional Garuda Indonesia Ari Sapari membantah jika gaji yang diterima pilot asing di maskapai penerbangan nasional itu hingga dua kali lipat dari pilot lokal. "Isu yang beredar (pilot asing) mendapatkan gaji dua kali lipat itu merupakan hal yang tidak masuk akal," kata Ari.
Ari menjelaskan, status pilot asing di Garuda hanya bersifat kontrak dengan perjanjian kerja selama 12 bulan. Selama masa kerja tersebut, pilot asing tersebut menerima pendapatan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
Pilot asing, dia melanjutkan, hanya menerima gaji tanpa tunjangan lain seperti jaminan kesehatan maupun asuransi pekerja dari PT Jamsostek (Persero). Jaminan lain yang tidak diterima pilot asing adalah personal accident serta tunjangan pensiunan masa bakti.
Sementara itu, para pilot lokal selama setahun setidaknya mendapat gaji sebanyak 15 kali. Selain gaji selama 12 bulan, tambahan gaji para penerbang Garuda diperoleh dari tunjangan hari raya (THR), tunjangan setiap memasuki pendidikan baru, insentif akhir tahun, serta pesangon cuti tahunan dengan besaran setengah dari gaji.
Pundi-pundi pendapatan pilot lokal juga akan semakin bertambah dengan kebijakan perusahaan yang memberikan uang penghargaan untuk pegawai dengan masa bakti 20 tahun. Besaran pendapatan tersebut mencapai empat kali gaji.
"Kami merasa terusik dengan nilai pembayaran gaji. Penghasilan sifatnya pribadi, namun perbandingan asing dan lokal memang cukup lumayan," pungkas Ari yang merupakan mantan presiden APG.
Lebih jelasnya, baca ilustrasi simulasi penggajian penerbang Garuda di sini.
Pemerintah Ikut Bicara
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa mengatakan Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan harus mencari solusi mengatasi aksi mogok para pilot tersebut. "Jika sampai Lebaran, masyarakat akan menderita," kata Hatta, di Kantor Presiden, Rabu.
Hatta meyakini, ada jalan tengah yang ditempuh untuk mengatasi konflik internal Garuda tersebut. "Selalu ada jalan, kalau bicara untuk kepentingan lebih besar pasti ada solusi," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pihaknya akan berbicara dengan pihak manajemen Garuda dan Ketua APG. Sebab, kedua pihak tersebut yang menentukan jalan tengah itu. "Nanti saya akan coba bicara dengan manajemen garuda. Saya kenal dengan mereka semua. Selama kita bisa berkomunikasi dengan baik, kawan pilot pasti bisa memahami," kata Hatta.
Sebelumnya, Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengaku telah bertemu Direktur Utama Garuda Indonesia untuk membahas mengenai rencana pemogokan pilot tersebut.
"Dirut sudah saya panggil. Sudah saya perintahkan segera dilakukan pertemuan dengan asosiasi pilot atau pun di luar asosiasi. Mereka punya pendapat yang berbeda dipersilahkan, fasilitasi agar ada titik temu dengan manajemen Garuda," ujar Mustafa di Gedung BUMN, Jakarta, Selasa 26 Juli 2011.
Mustafa menuturkan, masalah yang membelit di maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut karena kurangnya komunikasi antara direksi dan asosiasi pilot Garuda. "Ini hanya masalah komunikasi mereka yang kurang tuntas dalam mendudukkan bagaimana pilot asing yang dikontrak dalam jangka pendek, dibanding pilot kita yang sudah karyawan Garuda yang punya jaminan hari tua dan masa pensiun. Mereka (pilot asing) tidak punya pensiun dan tentu kondisi remunerasinya saja berbeda," ujar Mustafa.
Pada kesempatan itu, Mustafa juga berharap, agar permasalahan yang menerpa Garuda dapat diselesaikan secara kekeluargaan. "Saya harap dalam satu boat mereka harus betul-betul duduk bersama secara internal dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, serta ada titik temu dalam hari-hari ini," tuturnya.
Ia juga menekankan agar tidak ada lagi jurang pemisah antara asosiasi pilot dan manajemen Garuda. "Jangan lagi ada gap. Berseberangan seakan-akan antara majikan dengan buruh, betul-betul satu keluarga," ujar Mustafa.
Sedangkan Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi meminta agar rencana pilot Garuda Indonesia mogok kerja pada 28 Juli 2011 dibatalkan, karena akan menghambat penerbangan nasional. "Kami minta agar jangan sampai ada pemogokan, hingga menghambat penerbangan nasional," ujar Freddy di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin 25 Juli 2011.
Menurut Freddy, memang terjadi friksi gaji antara gaji pilot Indonesia dengan pilot asing di dalam maskapai penerbangan tersebut. Namun hal itu, merupakan masalah internal Garuda Indonesia dan harus diselesaikan secara internal.
Garuda Indonesia, lanjutnya, merupakan perusahaan milik pemerintah (BUMN) sehingga ia sebagai Menhub menghimbau agar pilot tetap bekerja keras. "Bisa malu Indonesia kalau mogok," ujar Freddy.
Freddy mengaku Kementerian Perhubungan menaruh perhatian khusus terhadap kasus pilot Garuda Indonesia ini, sehingga ia terus memantau perkembangan masalah ini hari per hari. Apalagi, ancaman mogok pilot mendekati masa Puasa dan Lebaran, di mana terjadi lonjakan penumpang yang tinggi.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bhakti mengatakan, masalah pilot Garuda Indonesia dengan manajemen merupakan masalah global. Sebab, krisis pasokan pilot tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan berbagai maskapai penerbangan di dunia.
Hak untuk mogok kerja, lanjut Herry, merupakan hak yang dilindungi. Namun, ia meminta agar kasus ini tidak berlarut-larut. Kementerian Perhubungan telah menginstruksikan kepada manajemen Garuda Indonesia agar menyelesaikan masalah gaji secara internal. (eh)
Antasari Azhar Ucapin Selamat ke Prabowo-Gibran: Semoga Komitmen Berantas Korupsi
Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 terpilih.
