"Ada Orang Pintar di Belakang Nazaruddin"
- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Ketika masih dalam pelarian, Nazaruddin "bernyanyi" lantang menyerang sejumlah koleganya di Partai Demokrat, juga sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap bertolak belakang kini justru ditunjukkan eks Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Nazar menyatakan diri, siap pasang badan.
Sebuah surat bahkan dia layangkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Isinya, dia minta segera dihukum tanpa disidang. "Asalkan Bapak dapat berjanji Bapak akan memberikan ketenangan lahir dan batin bagi keluarga saya, khususnya bagi istri dan anak-anak saya," demikian petikan surat Nazaruddin.
Terkait surat tersebut, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengaku tak percaya inisiatif surat itu datang dari Nazaruddin sendiri. Mubarok menegaskan, surat tersebut semacam jebakan bagi Demokrat. Saat ini justru partainya yang paling berkepentingan Nazaruddin diproses. "Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas," katanya.
Berikut wawancara VIVAnews.com dengan Mubarok, profesor psikologi Islam di Universitas Indonesia kelahiran Purworkerto, 15 Desember 1945.
Menurut Anda, surat tersebut inisiatif siapa?
Saya tidak percaya surat itu ide Nazaruddin. Surat itu, dari segi hukum, bodoh. Dari sisi politik itu bukan surat politisi. Yang ada, ini orang yang tertekan secara psikologis, diberi masukan oleh orang.
Masukan itu jelas sekali telanjang menjerumuskan Partai Demokrat. Sebab kalau mengatakan tidak akan menyebut Demokrat, opini Demokrat sudah terlanjur terbentuk oleh media. Demokrat sekarang buka seluas-luasnya, karena kebenaran akan membawa kebaikan. Justru Demokrat berkepentingan untuk membuktikan.
Menurut Bapak, siapa yang memberi masukan untuk membuat surat tersebut?
Yang memberi masukan itu orang pintar, dalam keadaan bingung diberi masukan oleh orang pintar.
Siapa orang pintar itu?
Ada tiga pihak. Yang pertama mungkin keluarga. Yang kedua, yang mungkin dibongkar, yaitu mafia anggaran, karena Nazaruddin telah ngomong "nanti akan saya buka mafia anggaran karena saya bagian kecil dari mafia anggaran". Seperti yang kita tahu, yang bermain mafia anggaran itu bukan Partai Demokrat.
Yang ketiga?
Pengacaranya. Pengacara mana yang paling pintar menipu itu yang kasih masukan. Demokrat sudah tidak mau, karena sudah disebut maka ingin membuktikan. Kami tidak mau rekayasa, kami dukung KPK untuk membuktikan.
Tapi apa jaminannya bahwa Demokrat tidak akan mengintervensi proses hukum?
Selama ini sama sekali tidak mengintervensi. Bagaimana mau intervensi? Kami tidak bisa. Kepentingan Demokrat sekarang adalah untuk membuka seluas-luasnya. Kalau tidak dibuka, Demokrat memikul dosa yang tidak jelas, fitnah-fitnah itu. Fitnah itu hilang kalau dibuktikan. Yang paling berkepentingan Nazaruddin ditindak secara hukum dan adil adalah Demokrat. Tapi yang ingin Demokrat jatuh tidak menginginkannya, inginnya dia bungkam saja, biar Demokrat tersandera terus-terusan.
Kini Nazar memilih bungkam dan minta anak-istrinya tidak diganggu. Apakah ada pihak yang mengancam Nazar untuk tidak bicara?
Nazar itu orang yang nyanyi sebebas-bebasnya, dengan berbagai lagu campur aduk. Dia bilang tidak serupiah pun uang masuk ke dia. Faktanya, PPATK menemukan 150 transaksi mencurigakan milik Nazaruddin. Sama saya saja bohong, kok. Bilang ke saya lagi di Mekkah, padahal dia di Jakarta. Si Nasir itu adiknya, tapi dia bilang sepupunya.
Jadi, apa yang disampaikan Nazar bohong?
Bukan begitu. Dia berpikir tidak akan ditangkap. Jadi semau dia lah. Nanti sehabis itu dia tuduh siapa lagi. Dia asyik. Tapi dia bodoh, orang lari kok selalu SMS, ya dikejar pakai teknologi. Kami di sini selalu mengikuti dia di mana-mana. Di Argentina, sewaktu terlacak dia langsung matikan HP-nya.
Makanya, sewaktu dia tertangkap saya sudah tahu dia ada di Cartagena. Ada orang yang kasih tahu. Cuma, waktu itu saya belum sempat kasih tahu Pak Presiden karena saya di Makassar.
'Nyanyian' Nazarudin menyebut keterlibatan sejumlah pemimpin KPK. Anda percaya?
'Nyanyian' itu isyarat, tapi bukan fakta hukum. 'Nyanyian' harus dibuktikan dengan bukti hukum. Sebab, kalau orang dihukum karena 'nyanyian' nanti bisa jadi negara fitnah. Demokrat sama sekali tidak keberatan, siapapun yang terbukti, harus dihukum.
Jadi jika 'nyanyian' Nazar terbukti, Demokrat akan menghukum petingginya yang terlibat?
Oh ya, tapi kami sudah tahu yang terkena bukan hanya Partai Demokrat. Justru yang paling takut sekarang adalah yang belum disebut. Dia lah yang mengancam-ngancam. Makanya, sekarang Demokrat pede sekali. Silakan. Kalau dibongkar nanti, Demokrat sih hanya uang kecil-kecil saja. (kd)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
