- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id - Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki kepala baru. Letnan Jenderal (Purn) TNI Sutiyoso telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 8 Juli 2015. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menggantikan posisi yang ditinggalkan Letjen (Purn) TNI Marciano Norman.
Pro kontra mengiringi langkah Sutiyoso menduduki kursi nomor satu di lembaga telik sandi negara itu. Sejumlah kalangan masyarakat sipil pemerhati hak asasi manusia menyoroti dugaan keterlibatan Bang Yos dalam sejumlah kasus HAM masa lalu.
Namun demikian, tak sedikit yang menaruh harapan tinggi terhadap mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia itu. Buktinya, dalam uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, dia mendapatkan dukungan penuh. Tak ada satu pun fraksi yang menolak. Sebab itu, gebrakan Bang Yos menakhodai BIN patut dinanti.
Pengangkatan Bang Yos diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 52/P tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebagai Kepala BIN, Bang Yos diberikan hak keuangan dan administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
Setelah resmi menjabat kepala lembaga telik sandi negara itu, ini sejumlah langkah awal yang akan dilakukan Bang Yos. Sorotan pertamanya adalah kondisi keamanan Indonesia jelang perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang pemungutan suaranya dijadwalkan pada 9 Desember 2015.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merasa personel intelijen negara saat ini kurang. Sebab itu, penambahan personel masuk ke dalam prioritas agendanya. Menurutnya, satu anggota intel BIN mendapatkan tugas untuk memantau dua hingga tiga daerah kota/kabupaten sekaligus.
"Itu yang pasti (menambah personel intelijen), karena untuk menghadapi pilkada serentak saja, sebanyak 269 daerah. Rata-rata satu anggota intelijen dari intelijen daerah meng-handle tiga kabupaten. Itu tidak masuk akal, satu orang untuk tiga kabupaten, apalagi di luar Jawa," ujar Sutiyoso usai dilantik dan diambil sumpahnya.
Menurutnya, agenda itu menjadi keharusan dalam waktu dekat ini. Tidak lagi satu aparat intelijen, bertugas dan menangani tiga kabupaten seperti yang ada saat ini. "Paling enggak, satu kabupaten dua sampai tiga orang," katanya.
"Saya mungkin akan mengambil dari berbagai sumber, bisa dari TNI, bisa saja dari masyarakat sipil. Tetapi, bersiap-siaplah, yang memiliki diploma satu lah," katanya.
Sutiyoso mengatakan, rekrutmen baru ini harus cepat dilakukan. Mengingat ada 269 daerah yang akan menggelar pilkada secara serentak.
Dia berandai-andai, 10 persen atau 27 kabupaten/kota yang terjadi kerusuhan, maka akan sulit bagi pihak keamanan untuk menjernihkan situasi.
"Dan itu terpencar di mana-mana dalam waktu yang bersamaan di Indonesia. Itu citra kita sudah akan buruk sekali. Oleh karena itu, nanti BIN tentu saja akan bekerja sama ketat dengan aparat, baik TNI maupun kepolisian," kata dia.
Bang Yos mengaku masih perlu waktu untuk memahami seluk-beluk lembaga yang baru dipimpinnya itu. Dia segera melakukan rapat internal. Seluruh masalah akan dipetakan.
"Jaga fisik saja. Saya kenalan dulu di sana, saya mau tengok BIN seperti apa, organisasi, dan perlengkapan seperti apa," kata Sutiyoso, di Istana Negara Jakarta, Rabu 8 Juli 2015.
Untuk proses serah terima dengan Marciano, Sutiyoso mengaku akan dilangsungkan keesokan harinya atau Kamis 9 Juli.
Profil
Adapun Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutiyoso merupakan perwira yang pernah melakukan studi perbandingan di Army Command and Staff College di Australia pada 1989-1990. Dia juga pernah menjalani pendidikan latihan di Brigade 5 Airbone, Aldershot, Inggris. Mantan Gubernur Jakarta itu bahkan pernah menyandang sebagai Komandan Korem Terbaik se-Indonesia pada 1994.
Sebagai lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) tahun 1968, Sutiyoso bahkan pernah bertugas di Kopassus mulai dari jabatan Komando Peleton tahun 1969 hingga menjabat sebagai Asisten Operasi Komandan Kopassus tahun 1991.
Kesuksesan Sutiyoso sebagai penanggung jawab keamanan pada pertemuan pemimpin Forum Kerja Sama Ekonomi Asia (APEC) November 2014 mengantarkan Sutiyoso menjadi Kepala Staf Kodam Jaya berpangkat brigadir jenderal. Hingga pada 1996, dia dipromosikan menjadi Pangdam Jaya. Jabatan ini mengujinya ketika kerusuhan besar terjadi pada 20 Mei 1996, peristiwa 27 Juli 1997.
Kudatuli
Langkah Bang Yos menduduki posisi itu terbilang mulus. Begitu diusulkan oleh Presiden Jokowi untuk dimintakan persetujuan parlemen, tidak ada halangan berarti. Bahkan, dia mendapatkan suara bulat dari para legislator yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Suara sumbang datang dari luar parlemen—meskipun ada juga suara minor di DPR. Tak lama setelah nama Sutiyoso resmi diusulkan, kalangan masyarakat sipil ramai-ramai menentang. Mereka menilai Bang Yos tidak layak menduduki posisi tersebut.
Direktur Imparsial, Al Araf, pada 15 Juni, menilai seharusnya BIN diisi oleh orang-orang sipil agar bisa bekerja lebih efektif lagi.
"Intelijen itu lebih efektif jika diisi sipil, di luar tentara. Karena BIN itu sipil, kerja kecerdasan. Tantangan BIN adalah membangun agen yang benar-benar profesional," kata Al Araf.
Al Araf mencontohkan pemerintah Amerika Serikat yang merekrut para anggota intelijen dari universitas-universitas. "Pergeseran politik global saat ini, persenjataan nomor dua, dan nomor satu itu penguasaan informasi," ujarnya.
Al Araf berpendapat, kapasitas Sutiyoso sulit mengimbangi tantangan global yang terjadi saat ini. Tantangan tersebut misalnya seperti melawan kelompok-kelompok radikal yang memiliki teknologi canggih.
"Bang Yos memang punya kompetensi intelijen militer Kopassus, tetapi saat ini zaman berbeda. Untuk mengantisipasi tantangan perang asimetris, membutuhkan kecerdasan agen dan teknologi," katanya.
Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, Sutiyoso memiliki track record yang buruk di bidang Hak Asasi Manusia.
"Ketika Sutiyoso menjabat sebagai Pangdam Jaya terjadi kasus penyerangan kantor DPP PDIP atau peristiwa 27 Juli dan terdapat dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," kata Poengky .
Menurut Poengky, PDIP sebagai partai pendukung Jokowi juga terkungkung dalam pragmatisme politik semata. Padahal, PDIP adalah korban peristiwa 27 Juli atau penyerangan ke kantor DPP PDIP, ketika Sutiyoso menjadi Pangdam Jaya.
"Penyerangan 27 Juli membuktikan Sutiyoso gagal sebagai Pangdam Jaya menjaga keamanan," katanya.
Sejumlah anggota DPR memang menjanjikan untuk menanyakan ihwal peristiwa Kudatuli tersebut saat uji kepatutan dan kelayakan. Demikian pulu Sutiyoso menyatakan siap menjawab sejelas-jelasnya ihwal keterlibatannya itu. Namun, uji kepatutan yang berlangsung di Komisi I DPR dilakukan secara tertutup sehingga sampai saat ini pun publik tidak mengetahui apa sejatinya yang ditanyakan dan apa jawaban Sutiyoso.
Typo
Ada yang mengusik di hari pelantikan Sutiyoso menjadi Kepala BIN. Pasalnya, terdapat salah ketik undangan pelantikan yang telah disebarkan kepada pejabat negara. Singkatan BIN tertulis Badan Intelijen Nasional, padahal yang benar adalah Badan Intelijen Negara.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, menyoroti khusus insiden kecil kekeliruan Sekretariat Negara dalam undangan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ada kesalahan tulis kepanjangan Badan Intelijen Nasional yang seharusnya Badan Intelijen Negara.
Menurut Tantowi, itu memang kesalahan sepele, tetapi jelas menunjukkan ketidaktelitian para pembantu Presiden Joko Widodo. Peristiwa itu pun tak sampai mengganggu kepentingan nasional maupun kinerja pemerintahan. Tetapi, kekeliruan-kekeliruan kecil yang ditoleransi bisa berdampak memperburuk kinerja pemerintah.
Istana Kepresidenan kemudian mengoreksi kekhilafan dalam penulisan undangan tersebut. Sekretariat Negara segera mengirimkan pernyataan tertulis untuk mengoreksi kesalahan itu. Sekretariat Negara juga menyatakan telah menarik surat undangan yang beredar sebelumnya dan diganti dengan undangan yang telah diperbaiki.
"Kementerian Sekretariat Negara setelah menyadari adanya kesalahan teknis penulisan pada undangan pelantikan Kepala BIN dan Panglima TNI, secepatnya telah menarik dan menggantinya dengan penulisan yang benar," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Negara, Djarot Sri Sulistyo, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima VIVA.co.id pada Rabu, 8 Juli 2015.
"Penulisan yang benar adalah Kepala Badan Intelijen Negara, sesuai dengan undangan yang telah kami kirimkan kembali pada tamu/pejabat yang diundang."
Sekretariat Negara memohon maaf atas hal itu dan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan administrasi di lingkungan lembaga Kepresidenan.
Kepala BIN Dinilai Cari Popularitas dari Amnesti OPM
Masalah integrasi OPM mestinya diumumkan Presiden, bukan Kepala BIN.
