- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Tanggal 20 Oktober 2015 ini menandakan genap setahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla menakhodai negeri ini sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Jokowi-JK dilantik pada tanggal ini setahun lalu dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Harapan setinggi langit mengiringi duduknya Jokowi sebagai presiden. Sebuah pesta yang disebut sebagai pesta rakyat digelar di Lapangan Monas. Pasar juga merespons positif yang ditunjukkan dengan melesatnya Indeks Harga Saham Gabungan jelang, saat, dan beberapa hari setelah pelantikan itu. Bahkan, kala itu IHSG terus membuat harga tertinggi baru yang oleh para analis pasar modal disebut sebagai berkat Jokowi effect.
Namun, bulan madu itu sepertinya cepat berlalu. Sejumlah kebijakan Jokowi-JK dinilai justru membuat perekonomian melambat, perpolitikan gaduh, dan penegakan hukum menjadi tidak pasti. Triwulan pertama memerintah, gejolak ketidakpuasan terhadap pemerintahan presiden yang saat kampanye menggunakan tagline “Jokowi adalah kita” itu langsung menguat dan meluas.
Catatan VIVA.co.id, kebijakan pemerintah memangkas subsidi energi atau gampangnya menaikkan harga premium, solar, dan minyak tanah pada 17 November 2014 atau sekitar satu setengah bulan sejak pelantikan. Padahal, kala itu, harga minyak dunia sedang memulai tren turun.
Meski ketika itu mendapatkan dukungan sejumlah kalangan yang saat Pilpres memang getol mendukungnya, kebijakan itu disebut-sebut telah membuat daya beli masyarakat turun drastis dan menjadi awal dari perlambatan ekonomi yang dampaknya masih terasa hingga saat ini.
Kalangan yang mendukung kebijakan pemangkasan subsidi energi dan dialihkan untuk anggaran pembangunan infrastruktur memang logis. Hanya saja, kinerja pemerintah ternyata tak seindah yang dijanjikan ketika menyampaikan proposal pemangkasan subsidi untuk rakyat itu.
Fakta yang kemudian jadi bahasan baru adalah masalah rendahnya penyerapan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Lambatnya penyerapan anggaran itulah yang diyakini sejumlah pihak memperparah perlambatan ekonomi saat ini.
Kekecewan publik atas kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak di saat harga minyak global cenderung turun itu rupanya masih dirasakan sampai saat ini. Itu terpotret dari survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia (Kedai KOPI) terkait kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-JK yang dirilis di Jakarta, Minggu 18 Oktober 2015.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, hasil surveinya secara umum 54,7 persen masyarakat Indonesia yang menjadi respondennya tidak puas dengan kinerja kedua pemimpin negara tersebut beserta kabinetnya.
Ketidakpuasan terhadap kinerja itu antara lain kekecewaan karena harga bahan pokok yang tinggi sebanyak 35,5 persen, lemahnya nilai tukar rupiah 23,7 persen, serta lambannya penanganan kabut asap di wilayah Sumatera dan Kalimantan sebesar 11,8 persen.
"Sisanya publik tidak puas karena harga BBM mahal, susah dapat kerja, kinerja menteri yang tidak bagus, tidak puas karena biaya kesehatan yang tidak terjangkau," kata Hendri Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 18 Oktober 2015.
Hendri mengatakan, jika melihat faktor yang menyebabkan tingginya ketidakpuasan publik atas kinerja Jokowi-JK, maka kemungkinan perombakan kabinet jilid II bakal terjadi.
"Kan ada beberapa menteri terkait yang disorot, karena harga bahan pokok, rupiah, kabut asap, dan tak ketinggalan soal BBM," ungkap Hendri.
Sementara itu bidang ekonomi mendominasi ketidakpuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK yakni sekitar 71,9 persen masyarakat tak puas. Disusul bidang hukum 50,8 persen, bidang politik 50,3 persen serta kemaritiman sebesar 33,9 persen.
"Jumlah tidak puasnya memang tipis dengan jumlah responden atau publik yang merasa puas, sebesar 44,3 persen dengan kinerja Jokowi-JK," kata Hendri.
Kedai KOPI melakukan survei terhadap 384 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rincian 52 persen responden di Jawa dan 48 persen responden di luar Jawa.
Responden merupakan pengguna telepon yang dipilih secara acak dengan metode sampel acak sistematis. Pengumpulan data dilakukan sejak 14-17 September melalui wawancara telepon, menggunakan kuesioner terstruktur. Respons berusia 17 tahun ke atas baik yang belum atau sudah menikah. Dengan margin of error plus minus 5 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Rapor Merah
Perjalanan satu tahun pemerintahan memang relatif singkat bila dibandingkan dengan lamanya periode menjabat yang lima tahun. Pada tahun pertama, pejabat baru masih perlu melakukan adaptasi dan menata internal kelembagaan sebelum tancap gas memberikan kinerja terbaik. Namun, untuk pemerintahan Jokowi-JK ini, publik tampak minta standar tinggi karena berharap sangat tinggi saat memilihnya di Pilpres 2014. Apalagi, begitu dilantik dan mengangkat menteri kabinet, Jokowi menggelorakan semangat, “kerja, kerja, kerja!”
Politisi maupun pegiat masyarakat sipil memiliki penilaian tersendiri terhadap jalannya satu tahun pemerintahan. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, misalnya menilai satu tahun Pemerintah Jokowi-JK mendapatkan rapor merah.
"Suka atau tidak suka, kami nilai pemerintahan masih dapat rapot merah," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Oktober 2015.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyebut pemerintah masih mempunyai cukup waktu ke depan untuk memperbaiki kinerja. Dia berharap Presiden Jokowi dapat melakukan perubahan.
"Masih ada waktu empat tahun untuk memperbaiki kualitas, kualitas menteri, mengubah gambaran publik terhadap pemerintahan, kita minta presiden satukan langkah, satu sikap ucapan dan perbuatan, harus satu landasan satu napas dengan pembantunya," ujar dia.
Sementara itu, Peneliti lndonesia Corruption Watch (lCW), Emerson Yuntho menyebut bahwa yang perlu dilakukan Jokowi pada saat ini adalah mengevaluasi terhadap pemerintahannya yang akan genap berumur satu tahun.
Lantaran, Emerson menilai kinerja pemerintah masih belum memuaskan. "Yang harus dilakukan Jokowi jelas, evaluasi menyeluruh program Nawa Cita terutama pemberantasan korupsi," ujar dia.
Nawa Cita
Nawa cita atau program-program yang dijanjikan Jokowi dinilai objektif untuk mengukur apakah kinerja pemerintahannya sukses atau gagal. Program Nawa Cita kini kembali marak diperbincangkan menyusul akan genapnya satu tahun pemerintahan.
Ketua Umum ormas Projo (Pro Jokowi), Budi Arie Setiadi, optimistis program Nawa Cita yang diusung Jokowi dapat segera terwujud. "Kami sangat optimistis Nawa Cita semakin nyata, ibarat labirin kita sudah lihat cahaya terang," kata Budi dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu 17 Oktober 2015.
Budi tidak menampik bahwa masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintahan. Dia menilai hal tersebut wajar, mengingat umur pemerintahan Jokowi masih berusia satu tahun. "Tidak ada pemerintahan yang bisa selesainya banyak permasalahan dalam waktu satu tahun," ujar dia.
Senada dengan Budi, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, mengakui program Nawa Cita yang diusung pemerintah belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Taufik, adanya kekecewaan terkait Nawa Cita yang dinilai masih belum dapat dirasakan hasilnya, seharusnya dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
"Jujur saja kita juga ingin cepat, yang penting, pemerintah harus jelaskan target-target waktu yang membuat masyarakat punya pegangan," kata dia.
Namun dia tetap optimistis akan program Nawa Cita tersebut. Menurut Taufik, Nawa Cita tengah dalam fase pembangunan pondasi, sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya. Dia mencontohkan pembangunan MRT juga mendapat keluhan seperti macet ketika masih dalam fase pembangunan. Namun ketika sudah selesai, maka hasilnya dapat dinikmati bersama.
"Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan, mungkin tidak satu persatu, bertahap, kita harus optimis," ujar dia.
Jokowi Makin Kuat
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fachri Aly, menilai Jokowi saat ini justru semakin kokoh secara politik bila dibandingkan awal masa pemerintahan. Menurutnya, bayangan-bayangan orang bahwa Jokowi bakal mendapatkan ganjalan dari parlemen justru tidak terbukti. Sejumlah agenda Jokowi justru relatif gampang mendapatkan persetujuan parlemen yang notabene didominasi kubu “oposisi”.
“Pemerintahan Jokowi itu sekarang relatif menguat posisi politiknya. Sebelumnya kita seperti membayangkan akan ada antagonisme antara parlemen dengan istana, ternyata tidak,” ujar Fachri.
Posisi politik Jokowi dia nilai semakin kuat saat ini setelah bergabungnya Partai Amanat Nasional. PAN yang saat Pilpres jelas-jelas berseberangan karena mengusung Ketum saat itu, Hatta Rajasa, sebagai rival bersanding dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Bergabungnya PAN ke Jokowi dinilai Fachri sebagai bukti bahwa Jokowi sebagai presiden tidak dibayangi partai politik atau tokoh pendukungnya.
“Ketika PAN pindah menjadi pendukung pemerintah menunjukkan langkah politik Jokowi murni merupakan langkah pribadinya. Sebab selama ini seolah-olah Jokowi berada di bawah bayang-bayang partai politik yang mendukungnya, PDIP, kemudian ada Mbak Mega yang melahirkannya secara politik,” ujarnya.
Fachri mengakui bahwa pada awalnya memang ada suara sumbang yang justru nyaring terdengar dari kalangan PDIP. Namun demikian, seiring perjalanan waktu, nada-nada sumbang itu mulai melemah dan saat ini Jokowi bisa memainkan peran politiknya lebih baik.
“Suara PDIP itu harus anda anggap exceptional, terutama suara PDIP yang pada awal-awalnya, sekarang sebenarnya tidak ada riak apapun dari PDIP,” ujarnya.
Pameran Mobil Terbesar Asia Tenggara GIIAS 2016 Resmi Dibuka
Pameran diikuti 33 perusahaan otomotif, mulai dari mobil hingga motor.
