- VIVA.co.id/Moh Nadlir
VIVA.co.id – Perjalanan Teman Ahok, sebuah gerakan relawan pengumpul foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama maju di Pemilihan Gubernur DKI 2016, tak semulus yang dibayangkan.
Di usia satu tahun Teman Ahok berdiri, dan di tengah jumlah foto kopi KTP dukungan sudah hampir mencapai target, satu juta, ujian berat pun tiba. Teman Ahok harus dihadapkan dengan adanya isu tentang aliran dana bernilai fantastis, yang diduga masuk ke kelompok gerakan itu, untuk menyokong pembiayaan kebutuhan meraih satu juta dukungan KTP.
Tak tanggung-tanggung, tersebutlah uang sebanyak Rp30 miliar yang diisukan telah mengalir ke Teman Ahok. Yang membuat Teman Ahok gempar, bukan soal nilai uang, tetapi asal muasal uang itu mengalir.
Dana Rp30 miliar itu, awalnya mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 15 Juni 2016. Saat itu, Junimart Girsang, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melontarkan pertanyaan tentang isu Teman Ahok menerima aliran dana Rp30 miliar.
Junimart melontarkan pertanyaan itu, setelah mengaku mendapatkan informasi yang menyebutkan, Sunny Tanuwidjaja, staf khusus Ahok, dan CEO Cyrus Network, Hasan Nasby, menjadi perantara pemberian uang.
"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny (Sunny Tanuwidjaja, staf pribadi Ahok) dan Cyrus (Cyrus Network)," ujar Junimart.
Apa yang disampaikan Junimart dalam rapat itu, ternyata seiringan dengan rencana Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang mengaku tengah mendalami dugaan adanya aliran uang miliaran rupiah dari pengembang reklamasi ke Teman Ahok.
Bahkan, Agus menyebut, KPK sudah siap mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan baru terkait hal tersebut. "Iya, akan diterbitkan," kata Agus di kantornya di hari yang sama.
Menurut Agus, dugaan ini muncul dari pengembangan kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI, mengenai reklamasi. Pada kasus tersebut, bos Agung Podomoro Land selaku pengembang reklamasi, diduga memberikan suap kepada anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.
Agus tidak menampik banyak pengembangan dari penyidikan kasus tersebut, untuk kemudian dibuka kemungkinan penyelidikan baru. "Informasinya sudah ada. Siapa yang kemungkinan kita gali. Arahnya sudah ada. Kan, tinggal memperdalam saja sebenarnya," kata Agus.
Selain dugaan aliran uang kepada Teman Ahok, KPK juga menemukan adanya indikasi barter dalam Raperda mengenai reklamasi. "Bahwa di situ ada kasus berbeda antara penyuapan. Kemudian, kita temukan ada seperti barter. Itu perlu diselidiki lebih lanjut," ujar dia.
Selanjutnya... Ahok bela relawan...
Ahok bela relawan
Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, rupanya tak mau begitu saja percaya dengan isu yang dilontarkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) dalam rapat di Gedung DPR RI itu.
Ahok yang sudah kepalang tanggung memerintahkan Teman Ahok mendapatkan satu juta KTP dukungan untuknya, menilai isu itu adalah sebuah fitnah yang sengaja disebarkan.
"Kalau dituduh ada kasus suap begitu, keterlaluan fitnahnya tahu enggak?" ujar Ahok di Balai Kota DKI, Kamis 16 Juni 2016.
Ahok mengatakan, hak imunitas yang dimiliki anggota DPR membuat Junimart bebas melontarkan tuduhan semena-mena. Pihak yang dituduh tidak bisa menggugat atas dugaan pencemaran nama baik. Bila hak itu digunakan untuk kepentingan politis, pihak yang dituduh tidak bisa melakukan langkah hukum dan hanya bisa sekadar membantah.
Ahok meminta Junimart tidak asal melempar tuduhan. Dia berani diperiksa untuk mementahkan tuduhan itu. "Harusnya kalau ada tuduhan begitu, dia periksa saja yang dituduh. Buktinya mana? Saya profesional saja," ujarnya.
Ahok mengakui, memang selama ini, dia sama sekali tak turut campur mengurus sumber pembiayaan operasional komunitas relawan pendukungnya itu.
Sejak komunitas relawan itu terbentuk, di tengah kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada Maret 2015, Ahok mengatakan, sama sekali tak terlibat dalam urusan internal komunitas itu.
"Saya sama Teman Ahok, saya enggak pernah tahu pembentukannya. Enggak pernah tahu operasionalnya. Sampai hari ini pun, saya belum pernah lihat (catatan keuangan Teman Ahok)," ujar Ahok.
Ahok beranggapan, dilontarkannya tuduhan dirinya mengalihkan pembayaran dana kontribusi tambahan pengembang reklamasi, yang seharusnya menjadi pendapatan pemerintah, menjadi kas Teman Ahok, sebagai manuver politik.
Menurut Ahok, gagalnya isu dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk menumbangkannya, menjadi penyebab isu itu dihembuskan.
Ahok meminta Junimart tidak asal tuduh. Untuk membuktikan Teman Ahok bersih, Ahok mempersilakan Teman Ahok diperiksa, baik oleh DPR sendiri, atau lembaga lain yang dianggap tepat.
"Harusnya kalau dia menuduh seperti itu, dia mesti periksa saja yang dituduh. Saya mana mengerti urusan begituan? Ya, panggil dong mereka (Teman Ahok). Saya percaya saja mereka profesional," ujar Ahok.
Selanjutnya... klaim dana Teman Ahok...
Klaim dana Teman Ahok
Direktur Eksekutif Cyrus Network, yang juga salah satu pendana awal berdirinya gerakan Teman Ahok, Hasan Nasbi menyebut, tuduhan adanya gelontoran dana Rp30 miliar untuk relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, Teman Ahok, yang bersumber dari dana kontribusi tambahan perusahaan pengembang reklamasi, merupakan gerakan partai politik untuk menjegal langkah komunitas relawan itu.
"Pasti ada partai-partai yang tidak suka dengan gerakan Teman Ahok," ujar Hasan, saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis 16 Juni 2016.
Menurut Hasan, gerakan itu dilakukan pihak yang tidak setuju dengan upaya yang dilakukan Teman Ahok. Gerakan itu dianggap selama ini seolah mengesampingkan peran partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah, partai politik kemudian menghembuskan isu untuk membuat citra Teman Ahok negatif.
"Mereka akan lakukan segala cara untuk mendiskreditkan Teman Ahok," ujar Hasan.
Hingga hari ini (Kamis kemarin), Teman Ahok telah berhasil mengumpulkan 986.315 Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. Hasan mengatakan, karena Teman Ahok hampir berhasil mencapai target pengumpulan satu juta KTP. Partai politik pun mulai panik. Tujuan komunitas itu tercapai. "Ada yang kalap kayaknya, ngamuk di injury time," ujar Hasan.
Hasan memastikan, tuduhan adanya gelontoran dana dari sumber yang seharusnya menjadi pendapatan Pemerintah Provinsi DKI tidak benar. Hasan diketahui sempat menyumbang Rp500 juta, di awal Teman Ahok berdiri. Selanjutnya, Teman Ahok mengandalkan uang yang didapat dari pendapatan berjualan kaus dan souvenir untuk menjalankan operasionalnya.
"Kalau dia (penuduh) menuduh-nuduh begitu, suruh (Teman Ahok) buktikan saja," ujar Hasan.
Sementara itu, pendiri gerakan relawan Teman Ahok, Singgih Widiyastono mengatakan, sumber dana yang digunakan gerakannya berasal dari hasil penjualan pernak-pernik kelompok relawan itu. "Semua anggaran dari penjualan merchandise," ujar Singgih.
Singgih mengatakan, semua sumber dana dan pemasukan untuk Teman Ahok tercatat dengan jelas di organisasinya. Bahkan, Teman Ahok juga mempublikasikan catatan keuangannya di situs resmi mereka.
"(Adanya isu ini) luar biasa, karena hari ini bertepatan dengan satu tahun kami. Ada isu seperti ini enggak bagus, tetapi oke karena kita siap diselidiki," ujar Singgih. (asp)
