Jebolnya Kantong BPJS Kesehatan

Untuk itu, Timboel menuturkan, agar defisit BPJS Kesehatan ini bisa ditekan, anggaran PBI yang sesuai dengan perhitungan keekonomian dari akademisi yaitu sebesar Rp36 ribu per orang per bulan.

Baca Juga

BPJS Kesehatan dan DJSN Pastikan Perlindungan JKN bagi Pekerja di PT IWIP

Kenaikan itu, lanjut dia, penting dilakukan meskipun besaran yang diusulkan tidak sesuai dengan hitungan keekonomian. 

"Naiknya berapa itu tentu harus dihitung ulang, mungkin kalau Rp36 ribu per peserta per bulan pemerintah tidak mampu. Tapi berapa kenaikannya harus tetap dihitung, tetap harus ada kenaikan," tuturnya.

Baca Juga

BPJS Kesehatan Dorong Pemanfaatan Ekosistem OSS Perkuat Kepatuhan Badan Usaha

Timboel menambahkan, dari kekurangan tersebut, defisit BPJS Kesehatan juga bisa ditambahkan dengan sejumlah kebijakan pemerintah. Seperti janji memberikan pajak rokok dari pemda yang nilainya mencapai Rp5 triliun.

Masalah defisit BPJS Keuangan yang kedua, lanjut Timboel, karena peran manajerial yang dinilai belum maksimal. Seperti, direksi tidak bisa menarik piutang yang mencapai Rp3,4 triliun.

Baca Juga

Puan Soroti Kasus Nakes Cibir Pasien BPJS: Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Hilang Empati

"Jadi, manajerial dan struktural itulah yang menjadi penyebab BPJS JKN ini defisit. Sementara, pembiayaan yang harus dikeluarkannya setiap hari kan terus meningkat." 

Pembenahan dari Hulu

Senada, Ketua Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai, besarnya defisit BPJS Kesehatan yang terjadi saat ini sebenarnya lebih kepada masalah buruknya manajemen. Selain itu, kurangnya efisiensi perusahaan di segala bidang.

Selanjutnya, dia menambahkan, masalah di sisi finansial pada setiap perusahaan pasti ada dan tidak bisa dihindari, apabila penataan organisasi di dalamnya tidak benar.

Untuk itu, pada BPJS Kesehatan ini, Tulus melihat, defisit yang terjadi lebih kepada masalah jumlah iuran yang tidak besar. Dan kedua, perilaku hidup yang tidak sehat bagi pasien BPJS.

"Karena sistem apapun yang ada, kalau perilaku hidupnya itu, seperti pasien yang tidak sehat, penderita penyakit flu, mekanisme finansial seperti apa pun tidak akan mampu meng-covernya," jelas Tulus kepada VIVA.

Ia menuturkan, agar defisit ini bisa cepat diselesaikan maka yang harus dilakukan pemerintah dan BPJS Kesehatan itu adalah menata dari hulu. Penatanaan hulu tersebut, lanjut dia, bisa dimulai dari membuat sistem kesehatan masyarakat yang preventif atau pencegahan, promotif atau mengenalkan, serta kuratif.  

Halaman Selanjutnya

"Jadi tidak bisa lagi sendiri-sendiri untuk membenahi ini."