Pindah Ibu Kota

Mana yang Layak Gantikan Jakarta 

Baca Juga

Karhutla di Kalimantan Barat Meluas, Induk dan Anak Orang Utan Ini Harus Dievakuasi

Memindahkan ibu kota tentu tak semudah membalik telapak tangan. Jokowi mengaku sudah secara khusus menugaskan Bappenas dan Kementerian PUPR untuk melakukan kajian intensif soal rencana pemindahan ini. Meski isu ini sudah bergulir, Jokowi belum menjelaskan, apakah ia akan memindahkan ibu kota atau hanya memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis.

Kalimantan disebut sebagai prioritas karena wilayah itu tidak masuk dalam wilayah ring of fire. Presiden Jokowi sepertinya juga sudah kepincut dengan wilayah tersebut. Itu sebabnya ia langsung mendatangi dua wilayah di Kalimantan, hanya selang sehari setelah ia memastikan bahwa pemindahan ibu kota akan dilakukan. 

Baca Juga

Kabut Asap Karhutla Kalimantan Makin Parah, Malaysia Tetapkan Status Darurat di Sarawak

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor memastikan, yang dimaksud Jokowi bukanlah pindah ibu kota, tapi memindahkan pusat pemerintahan. Ia mengatakan, ada beberapa lokasi yang ideal di wilayahnya dilihat dari ketinggian permukaan air dan tak ada gambut. Salah satu lokasi yang sangat ia rekomendasikan adalah Bukit Soeharto, yang juga sudah didatangi Jokowi.

Baca Juga

NASA Bagikan Potret Karhutla Kalimantan, Ungkap Mengapa Api Sulit Dipadamkan

Presiden Jokowi meninjau Bukti Soeharto di Kalimantan Timur

Isran mengatakan, ideal itu bukan atas pertimbangannya, tapi atas pertimbangan ahli teknis dan topografi. Apalagi sudah ada fasilitas jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sekarang sedang dibangun dan diperkirakan selesai pada akhir 2019. "Selain itu juga ada dua bandara di dekat sana, Samarinda dan Balikpapan. Bandara internasional yang memudahkan transportasi dan komunikasi. Dalam hal biaya pembebasan lahan dan membangun infrastruktur akan lebih mudah karena itu adalah kawasan hutan yang tidak ada kepemilikannya. Ada penduduk di sana, mereka menetap tapi tak memiliki hak-hak sertifikat," tutur Isran. 

Ia juga menjamin, masyarakat di wilayahnya akan cepat beradaptasi dan mudah menerima pendatang. Jadi tak perlu khawatir terjadi gesekan sosial yang membahayakan jika ibu kota berpindah ke wilayahnya. 

Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan, hanya akan memindahkan fungsi pemerintahan. Ia mengaku telah mengusulkan agar untuk ibu kota yang diposisikan adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu Eksekutif (Kementerian dan Lembaga, Legislatif, Parlemen), kemudian Yudikatif (Kehakiman, Kejaksaan, MK), lalu Keamanan (TNI-Polri) juga Kedutaan Besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. 

Halaman Selanjutnya

"Sedangkan fungsi jasa keuangan, perdagangan, dan industri tetap di Jakarta. Misalkan BI, OJK, BKPM tetap di Jakarta. Menurut Bambang ini adalah konsep yang akan coba ditiru dari beberapa best practice yang sudah dilakukan negara lain," ujar Bambang.