- ANTARA FOTO/Rachman
Menggeser Demokrasi ke Oligarki
Pilkada lewat DPRD juga dikhawatirkan akan membuat oligarki semakin menguat. Menurut Titi, oligarki akan makin menguat karena keputusan makin eksklusif, elitis, serta jauh dari partisipasi dan akuntabilitas publik. Selain itu, ruang korupsi politik juga bisa makin leluasa karena kekuasaan dikendalikan segelintir orang dan sulit untuk dievaluasi oleh publik akibat mekanisme yang ada tidak tersedia untuk itu.
“Sangat mungkin tradisi politik yang elitis ini juga malah terus terbawa dalam relasi kepemimpinan kepala daerah setelah terpilih. Alih-alih berorientasi pada pelayanan publik, malah terjebak pada hubungan timbal balik dengan aktor-aktor politik di DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Pangi, jika pilkada diserahkan kepada DPRD tetap membuka lebar peluang permainan politik uang dan transaksi politik. Hal ini terbukti ketika rezim Orba berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD.
“Itulah asbabul nuzul mengapa pada masa itu kita rindu dan bersemangat pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung tidak lagi via DPRD.”
Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan, hari ini oligarki di dalam politik sangat luar biasa. Jika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa akan sangat luar biasa. Karena, ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mengelola oligarki.
“Karena itu kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik, karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan ketika itu dilaksanakan oleh DPRD,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat 29 November 2019.
Ia mengatakan, kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik. “Jadi kami masih menilai pilkada langsung masih lebih baik. Kedua, kalau pemilihan itu lewat DPRD kemungkinan orang- orang yang punya kapasitas, kapabilitas integritas mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Tetapi kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk sirkulasi kekuasaan.”
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
