- VIVA/Yasir
Ribuan siswa dan orangtua yang kecewa, menangis dan mengutuk pemerintah. Tapi, pemerintah bergeming. Solusi yang ditawarkan saat itu bagi mereka yang tak lulus adalah mengikuti ujian akhir melalui ujian kesetaraan Paket A, B, atau C. Rela tak rela, suka tak suka, ratusan siswa dari sekolah bergengsi terpaksa menempuh jalur ujian kesetaraan. Mereka lulus, tapi bukan dari sekolah yang mereka ikuti sejak awal.
Sejak itu, UN menimbulkan pro-kontra dan selalu bermasalah. Bukan hanya di kalangan peserta didik, juga untuk sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Tahun 2008, pemerintah membuat kebijakan, siswa yang tak lulus UN boleh mengulang di tahun berikutnya, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan ijazah dari sekolah yang sama. Namun, UN tetap dijadikan penentu kelulusan siswa. Meski ada perubahan kebijakan, perlawanan agar UN ditiadakan terus terjadi.
UN selain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak juga dituding sebagai pemborosan massal anggaran negara. Pengamat pendidikan Darmaningtyas setuju UN dihapus. Ia menegaskan UN sudah semakin tidak relevan, terutama setelah diterapkan sistem zonasi. Ia juga menyebut UN sebagai pemborosan anggaran negara. Sebab, setiap penyelenggaraan UN, maka negara akan mengeluarkan dana hingga Rp500 miliar.
"Itu enggak ada gunanya. Lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk bangun gedung baru, menambah fasilitas pendidikan, menambah honor guru-guru honorer. Kalau mau melakukan perbaikan kualitas pendidikan, jangan mempertahankan UN-nya," ujarnya.?
Pengamat pendidikan, Darmaningtyas
Darmaningtyas menambahkan, harusnya tak ada lagi yang menghalangi penghapusan UN. Sebab, tahun 2016, yang menghalangi moratorium UN adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dan sekarang JK sudah tak menjabat sebagai wapres, sehingga menurut Darmaningtyas, seharusnya Presiden Jokowi tak perlu takut lagi.
Wacana penghapusan UN juga disuarakan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sekjen FSGI, Heru Purnomo, mengatakan sudah sejak lama FSGI mengusulkan penghapusan UN.
"Pertama, terkait dengan kualitas pembelajaran yang belum merata, kemudian dipergunakan soal yang sama setiap UN. Sehingga UN ini tidak memberikan keadilan bagi peserta didik. Kedua, hasil UN dijadikan alat kelulusan serta dijadikan sebagi alat penjenjang, ini menimbulkan terjadinya kasus-kasus kebocoran soal, dan sebagainya," tutur Heri.
