- rim.com
Sumber VIVAnews lain yang juga tak ingin disebutkan namanya, juga mengatakan hal yang sama. Namun kata dia, permasalahan kemudian muncul, ketika pada akhir tahun lalu, saat RIM dan operator berselisih paham tentang siapa yang bertanggung jawab memikul biaya pengadaan server filter ini.
Operator yang merasa telah membayar semua kewajibannya kepada RIM, tidak mau lagi dibebani dengan ongkos tambahan pengadaan server yang sejatinya menjadi tanggung jawab RIM. Apalagi, selama ini operator juga sudah terbebani untuk melakukan pemfilteran situs porno, untuk layanan data mereka masing-masing.
“Biaya pengadaan server ini sebenarnya tidak begitu besar, tak lebih dari biaya pengadaa sebuah menara BTS. Namun, secara etika, seharusnya RIM memiliki komitmen untuk menanggung semuanya,” katanya.
Ia juga sepakat dengan penuturan Tifatul perihal nihilnya kontribusi RIM terhadap pemasukan pajak di Indonesia.
Selama ini semua commercial agreement RIM dengan operator Indonesia selalu dilakukan dengan perusahaan RIM luar negeri, seperti perwakilan RIM Singapura. Sementara perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Singapura, misalnya, melarang pihak Indonesia untuk mengutip pajak perusahaan yang telah menjadi wajib pajak di negara jiran itu.
“Sudah semestinya, mulai saat ini operator-operator mitra di Indonesia mulai mengalihkan commercial agreement tadi, kepada PT RIM Indonesia, agar Indonesia juga kebagian ‘jatah’ yang dimaksud Pak Menteri.”
Di luar semua hiruk pikuk itu, Anton yang gemar berselancar di situs-situs panas tadi, sepertinya tak begitu ambil pusing dengan tarik menarik masalah pajak antara RIM dan pemerintah. Yang ia khawatirkan hanya apakah ia nanti masih bisa meneruskan kebiasaan ‘nakalnya’. “Sebagai laki-laki gue tentu kecewa bila nanti tidak bisa lagi mengakses situs-situs (porno) seperti ini.
Tapi, ia buru-buru mengoreksi. “Gue yakin, masih banyak kok situs (porno) lain yang tidak akan terfilter. Andaikan satu situs terblokir, toh situs itu juga bisa berganti nama.” (kd)
Pemerintah Desak Perusahaan MLM Harus Patuh Bayar Pajak
Pelaksanaan kewajiban pajak dari MLM belum optimal.
