- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Ia mengklaim telah berhasil menekan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
Namun, hal itu dibantah Prakarsa.
Lembaga yang peduli pada isu kesejahteraan ini justru menilai SBY gagal memenuhi janjinya mengentaskan kemiskinan. Saat awal menjabat sebagai presiden pada periode kedua, SBY berjanji akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 8-10%.
Namun, hingga Maret 2014 SBY hanya mampu menurunkan kemiskinan sekitar 2,25%. “2009 angka kemiskinan 14,4%. Sementara pada Maret 2014 11, 25%,” ujar pengamat kebijakan publik Prakarsa, Ah Maftuchan. Menurut dia, hal itu terjadi karena program pengurangan kemiskinan tak efektif.
Hal senada disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Direktur Riset FITRA Yenny Sucipto mengatakan, pemerintahan SBY telah mengeluarkan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 402,4 triliun selama 2006-2012. Namun, pemerintahan SBY gagal mengurangi angka kemiskinan, terhitung rata-rata hanya berkurang 0,9% dalam waktu 6 tahun.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga merupakan bagian dari program ‘pro rakyat’ yang dinilai berhasil oleh SBY. BLT masuk dalam 12 program pengentasan kemiskinan. Dalam program tersebut, SBY bahkan menjadikan BLT sebagai program prioritas.
Pada tahun 2006 pemerintah menggelontorkan Rp18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Sementara, pada tahun 2007 pemerintah menelorkan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat.
Program ini dimaksudkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan. Namun, sejumlah kalangan menilai BLT tak menjawab masalah kemiskinan di Indonesia.
Pendidikan
Pemerintahan SBY mengklaim berhasil meningkatkan kualitas dan memperluas akses pendidikan masyarakat. SBY menyatakan, program pendidikan gratis sudah berjalan baik.
Hal itu bisa dilihat dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Capaian itu bisa diraih melalui program bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar yang digulirkan sejak 2005 dan BOS untuk sekolah setingkat SMA yang digulirkan sejak 2012-2013 melalui program pendidikan menengah universal (PMU).
Pemerintah juga memberikan bantuan siswa miskin dan beasiswa bidik misi.
Dari sisi anggaran, pemerintah juga konsisten melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait alokasi 20% dari total APBN. Anggaran pendidikan nasional naik dari Rp 78 triliun (2004), sekarang sudah mencapai Rp 369 triliun.
