- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
Menurut Ah Maftuchan, SBY memang mengalokasikan anggaran yang besar yakni 20% dari APBN. Namun, anggaran itu digunakan oleh sekitar 17 kementerian yang tak terkait langsung dengan kepentingan pendidikan.
Hal ini menyebabkan anggaran pendidikan yang besar tersebut tak efektif dan efisien. Banyaknya sekolah yang rusak dan biaya pendidikan yang semakin melambung merupakan akibat dari kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang disebar ke sejumlah kementerian yang melaksanakan fungsi pendidikan.
Federasi Serikat Guru Independen (FSGI) juga mempertanyakan klaim SBY yang menyebut program pendidikan gratis di Indonesia berhasil baik. Presidium FSGI Guntur Ismail mengatakan, keberhasilan pendidikan tak hanya dilihat dari banyaknya masyarakat yang bersekolah secara gratis.
Namun, juga harus dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menanggung biaya fasilitas, sarana dan prasarana peserta didik. Sebab Menurutnya, cara itu diyakini akan mampu meningkatkan mutu pendidikan.
Agraria
Dari sekian program kesejahteraan rakyat, reforma agraria merupakan program yang dinilai gagal. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan, program reformasi agraria yang dicanangkan SBY gagal total. Buktinya, sektor pertanian saban tahun terus merosot dan kemiskinan keluarga tani semakin dalam.
Lewat Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada 2005, Presiden Yudhoyono berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6% per tahun.
Guna menyokong program itu, SBY berjanji akan membangun lahan pertanian abadi berupa sawah seluas 15 juta hektare dengan sistem irigasi yang memadai dan menciptakan lahan pertanian kering seluas 15 juta hektare. Maka, dibutuhkan lahan seluas 30 juta hektare.
Namun, faktanya lahan pertanian justru kian menciut. Bahkan kepemilikan lahan pertanian di Jawa sekarang rata-rata hanya 0,3 hektare.
Hal senada disampaikan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Mereka menilai, pemerintahan SBY gagal melakukan reforma agraria.
Sekjen KPA Iwan Nurdin mengatakan, dari catatan KPA, sejak SBY memerintah telah terjadi sekitar 618 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Area konflik itu seluas 2.399. 314, 49 hektar.
Selain itu, dalam konflik tersebut juga terdapat kurang lebih 31.342 kepala keluarga yang menjadi korban ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Kegagalan ini diperparah dengan tindakan aparat keamanan yang tidak melindungi masyarakat saat terjadi konflik agraria. Sebaliknya, aparat melakukan tindakan diskriminatif dan intimidasi pada masyarakat.
