Masuk Negara Elite Dunia

 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Alasannya, dia melanjutkan, tidak lain karena beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) di APBN semakin besar setiap tahunnya. Salah satu opsi yang dilakukan untuk meringankan beban itu adalah penarikan utang luar negeri.
 
"Besar bengkaknya defisit karena belanja subsidi BBM, ya mudah-mudahanan itu yang tidak terjadi lagi di masa depan," kata Scenaider.
 
Mengenai anggaran subsidi BBM, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan kepada VIVAnews, mengapa setiap tahunnya semakin menyandera anggaran pemerintah. Salah satunya karena nilai tukar rupiah pada periode 2004 hingga 2011 rata-rata di bawah kisaran Rp10.000 per dolar AS.
 
Sementara itu, pada 2012 ke atas, rupiah terus melemah. Pemerintah juga menetapkan itu sebagai salah satu dalam asumsi makro. Dengan perhitungan tersebut, anggaran subsidi yang tadinya sebesar Rp69 triliun pada 2004 untuk mensubsidi 55 juta kilo liter, membengkak menjadi Rp246,5 triliun pada 2014 dengan kuota lebih sedikit yaitu 46 juta kilo liter.
 
"Harga keekonomian dengan subsidi kan sekarang gapnya sudah semakin jauh. Dulu misalnya 2008 hanya Rp3.000 per liter subsidinya, sekarang bisa Rp4.000-5.000 per liternya," ungkapnya.
 
Tantangan lainnya dalam pengelolaan anggaran subsidi BBM pada masa SBY, menurut dia, terus meningkatnya permintaan masyarakat akan BBM bersubsidi, akibat meningkatnya kendaraan pribadi. Di satu sisi hal tersebut mencerminkan keberhasilan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, kondisi itu semakin membebani anggaran subsidi BBM.
 
Canangkan MP3EI
 
SBY juga mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tetapi, di ujung pemerintahaannya saat ini masih seumur jagung. Jika dilanjutkan masih banyak segudang pekerjaan rumah yang harus dikebut pemerintahan baru hingga 2025.
 
Kitab pembangunan versi SBY yang diluncurkan pada 2011 lalu ini, berisi daftar proyek bernilai sekitar Rp4.000 triliun yang berpotensi di Indonesia hingga 2025.
 
Proyek-proyek tersebut tersebar di enam koridor ekonomi yaitu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara serta Papua dan Kepulauan Maluku.
 
Sekretaris Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), Lucky Eko Wuryanto, kepada

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

VIVAnews berkesempatan merefleksikan tiga tahun perjalanan MP3EI. Khususnya, berkaitan dengan hambatan dan tantangan serta harapan bagi pemerintahan baru nanti.

Halaman Selanjutnya